Pemerintah Jokowi jadikan Kalimantan Utara kawasan pengembangan energi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong mengatakan Kaltara memiliki potensi tenaga hidro yang cukup besar. Hal tersebut terutama disumbang oleh sungai di daerah tersebut.
Pemerintah Jokowi-JK bercita-cita menjadikan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi kawasan pengembangan energi massal. Sebab, Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang memadai.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong mengatakan Kaltara memiliki potensi tenaga hidro yang cukup besar. Hal tersebut terutama disumbang oleh sungai di daerah tersebut.
"Pemerintah sudah memutuskan, karena potensi tenaga hidro terutama di sungainya demikian dahsyat. Mereka mau konsentrasikan industri energi di sana," ujar Thomas saat ditemui di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (15/9).
Adapun sektor yang akan dikembangkan di antaranya smelter, industri logam serta industri yang intensif mengenai energi. Beberapa negara-pun sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di wilayah tersebut.
"Jadi tadi antar KL, bahwa perencanaan transmisi listriknya, pelabuhannya, konektivitas jalanan dan sebagainya. Ada beberapa investor dari Korea dan China tertarik bangun smelter, lalu investasi di tenaga hidro," jelas Thomas.
Thomas menambahkan, Kaltara memiliki posisi strategis yang menguntungkan bagi daerah tersebut. Di mana, lokasinya berada di Selat Makassar yang cukup banyak dilalui oleh kapal yang membawa biji besi dan batu bara dari Australia.
"Posisi Kaltara ini kan juga strategis di Selat Makassar. Jadi banyak sekali kapal yang bawa bijih besi dan batu bara dari Australia lewat situ. Secara teori sih sangat mudah dibelokkan ke Kaltara untuk misalnya bawa kargo bijih besi dan batu bara," jelasnya.
Namun demikian, Thomas belum dapat memastikan berapa besaran investasi yang akan diserap dalam rencana pengembangan kawasan tersebut. "Kita masih akan rapat lagi dalam beberapa minggu ini dengan eselon I dan II Kementerian Lembaga teknis. Jadi masih perencanaan dan diskusi," tandasnya.
Baca juga:
Bos BKPM soal kesepakatan Freeport: Masih banyak hal harus didetailkan
Reaksi pemerintah soal utang Rp 3.706 T, tertawa hingga warisan 98
BKIPM jaga kualitas dan mutu produk perikanan yang dieskpor
Pengembangan kawasan Suramadu diharapkan dongkrak ekonomi Madura
BKPM tawarkan investasi kawasan Jembatan Suramadu senilai Rp 53,1 T