Pemerintah Jokowi berencana kembali hidupkan GBHN, ini sebabnya

2018-08-07 14:57:04

Bappenas

GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) telah ditiadakan setelah amandemen UUD 194. Ini sejalan dengan berkurangnya fungsi dan kewenangan MPR.

Dalam perjalanannya, GBHN digantikan oleh UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur pembentukan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Dalam RPJP ada penjabaran untuk jangka menengah yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu lima tahun.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Prijambodo menyebutkan, saat ini ada kemungkinan GBHN akan dihidupkan kembali, mengingat RPJP kurang efektif. Sebab dalam periode 5 tahun ada pergantian pemerintahan melalui pemilihan Presiden (Pilpres).

"Melihat bahwa siklus politik dan pembangunan itu biasanya berakhir kurang dari 20 tahun. Sehingga kalau kita menggunakan periode 25 tahun untuk sesuatu yang sudah berubah, 20 tahun saja sudah harus berubah - ubah nuansanya, maka ada kemungkinan kita akan menggunakan gaya lama (GBHN) untuk sesuatu yang sudah berubah," kata Bambang dalam sebuah acara diskusi, di Jakarta, Selasa (7/8).

Dalam pandangan Bambang harus ada kesesuaian, sebab akan ada banyak perubahan selama periode tersebut berlangsung. "Padahal 20 tahun itu harusnya siklusnya sudah berubah, sesuatu yang benar-benar total. Nah ini nanti akan ada semacam kesesuaian lah."

Saat ini kemungkinan GBHN digunakan lagi sebagai acuan pembangunan tengah digodok di MPR. "Jadi intinya saya kira pimpinan MPR sedang memikirkan kemungkinan adanya kembali haluan negara yang dulu disebut GBHN dan dipikirkan juga status atau kedudukan hukumnya apakah kemungkinan bisa kembali ke TAP MPR karena TAP MPR sekarang tidak dikenal sekarang atau kah duduk sebagai UU, sekarang sedang dibahas," jelasnya.

Adapun materi yang dibahas tidak hanya mencakup perekonomian. Melainkan bidang lainnya termasuk politik ,keamanan dan hukum. "Haluan Negara itu sebetulnya komponen politik yang memang harus diambil. Memberi semacam basis hukum bagi berjalannya suatu pemerintahan, kemudian dari rencana jangka panjang ini sering menjadi pointnya."

(mdk/idr)