Pemerintah dinilai perlu memaksa pengusaha RI ikut tax amnesty

Perlu adanya simbiosis mutualisme dilakukan agar kebijakan tax amnesty tersebut antara pemerintah dan pengusaha.

2016-07-23 18:00:00

Pajak

Pemerintah dinilai belum memaksimalkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk menarik para wajib pajak ikut repatriasi. Untuk itu, pemerintah harus lebih sering aktif lagi untuk menarik uang milik warga negara Indonesia yang simpan di luar negeri. Sebab, dana yang disembunyikan di luar negeri telah diberikan insentif luar biasa.

"Ini insentif luar biasa, melindungi data ini harganya mahal sebetulnya, punya data butuh perlindungan data dia dijamin," ujar Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/7).

Dia menjelaskan, WNI yang menyimpan uangnya di luar negeri harus dipaksa untuk ikut melakukan repatriasi. Jadi, WNI tersebut tidak sekedar melakukan deklarasi.

"Harus ada upaya paksa saya melindungi asalkan kamu repatriasi. Kenapa diperkenankan deklarasi kalau begitu sama saja dia menyimpan uang diluar itu dilindungi, struktur enggak akan berubah," katanya.

Menurutnya, perlu adanya simbiosis mutualisme dilakukan agar kebijakan tax amnesty tersebut dapat berjalan secara benar untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri.

"Pemerintah selalu pemangku kebijakan perlu memaksa investor dengan menyiapkan instrumen yang mantap. Ini sebetulnya pemerintah enggak siap-siap banget selain pragmatis menambal APBN, kalau siap instrumen siap," pungkasnya.

(mdk/sau)