Pemerintah diminta tunda impor gas dari Singapura

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Rofi Munawar, meminta pemerintah menunda rencana impor gas alam cair (LNG) dari Singapura. Menurutnya, produksi dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi, ekspor LNG dengan volume 5,5 juta ton per tahun (MTPA) ke Korea Selatan dan Jepang berakhir pada 2018.

2017-09-13 12:23:16

Impor Gas

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Rofi Munawar, meminta pemerintah menunda rencana impor gas alam cair (LNG) dari Singapura. Menurutnya, produksi dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan.

"Sudah sepantasnya pemerintah menunda rencana impor gas dari Singapura karena potensi gas di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri," katanya seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (13/9).

Apalagi, menurut dia, ekspor LNG dengan volume 5,5 juta ton per tahun (MTPA) ke Korea Selatan dan Jepang akan berakhir pada 2018. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.

"Gas bumi bukanlah komoditas ekspor lagi. Paradigma gas bumi sebagai modal dasar pembangunan industri dalam negeri dan juga upaya mewujudkan kedaulatan energi jangan hanya jargon saja, tapi harus diimplementasikan," katanya.

Dia menilai langkah pemerintah yang berkeras mengimpor LNG dari Singapura menunjukan lemahnya kebijakan kedaulatan energi nasional dan juga memperlihatkan pengelolaan neraca gas yang tidak cermat. "Kerasnya usaha pemerintah untuk mengimpor LNG dari Singapura membuktikan minimnya terobosan dan tidak cermat dalam mengelola neraca gas nasional," kata legislator asal Jawa Timur itu.

Rofi menambahkan produksi gas bumi Indonesia pada 2016 tercatat mencapai 6.775 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sebanyak 59 persen atau 3.997 MMSCFD digunakan di dalam negeri. Sisa 41 persennya atau 2.778 MMSCFD diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG 29,36 persen dan pipa 11,55 persen.

Saat ini, sebagian besar penggunaan gas dikonsumsi oleh sektor Industri di luar pupuk yaitu sebesar 23,26 persen. Khusus industri pupuk, penggunaan gas dalam negeri mencapai 9,58 persen. Sementara, sektor kelistrikan mengambil porsi gas bumi dalam negeri sebesar 14,61 persen atau sebanyak 584 MMSCFD.

Kementerian ESDM memproyeksikan proyek listrik 35.000 MW membutuhkan gas bumi 1.100 MMSCFD. "Jika pemerintah cermat, dari angka-angka itu terlihat bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gas buminya sendiri tanpa harus melakukan impor. Termasuk, untuk proyek listrik 35.000 MW, masih dapat dipenuhi dari produksi gas bumi di dalam negeri," ujarnya.

Di samping itu, lanjutnya, masih ada pula tambahan potensi pasokan gas bumi Blok Masela yang cukup besar.

(mdk/bim)