Pemerintah diminta evaluasi data backlog perumahan rakyat
Sebab data saat ini tak jauh berbeda dari periode pemerintahan sebelumnya.
Pemerintah diminta mengevaluasi data terkait backlog atau kurang pasok perumahan rakyat. Sebab data saat ini tak jauh berbeda dari periode pemerintahan sebelumnya.
"Saya pernah usulkan, data hasil sensus 2010 coba diintensifkan lagi, diperdalam. Kemudian diambil atau dispot di daerah secara khusus," ungkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa saat seminar "Sejuta Rumah untuk Rakyat" Jakarta, Senin (24/8).
Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu mengatakan pemerintah perlu mempertajam data backlog perumahan. Ini agar pembangunan perumahaan dapat lebih tepat sasaran.
"Backlog ini saya tidak tahu perhitungannya bagaimana? Apakah benar kebutuhan rumah segitu? Banyak data-data yang meragukan. Sehingga perlu dievaluasi dan backlog 13,5 juta rumah itu harusnya diperjelas," tegasnya.
Menurutnya, data backlog yang saat ini tidak jauh berbeda dengan saat dirinya masih menjadi menteri perumahan rakyat 2009-2011.
Terlepas dari itu, Suharso menegaskan, pemerintah harus mengutamakan pembangunan satu juta rumah murah.
"Dengan harga rumah per segmentasi, negara mesti hadir secara khusus di lapisan masyarakat miskin."
Baca juga:
Pelemahan rupiah tak ganggu proyek satu juta rumah
Ekonomi melemah, pemerintah komitmen bangun 1 juta rumah murah
Ada sejak 1950, proyek sejuta rumah murah mangkrak 6,5 dekade
Pengembang mengeluh ada 20-40 izin bangun perumahan
Rupiah ambruk, harga rumah mewah naik 20 persen