Pemerintah diingatkan tak anak emaskan PLN di proyek 35.000 MW

Keberpihakan pemerintah yang tak seimbang dikhawatirkan akan timbulkan praktik monopoli.

2015-11-08 20:00:00

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengajukan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 40 triliun untuk 23 BUMN di 2016. Namun, dengan adanya PMN, pemerintah justru dinilai memihak kepada BUMN daripada ke perusahaan swasta.

"Ide PMN ini dalam konteks di Indonesia ini kurang tepat," kata pengamat ekonomi Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), Dzulfan Syarifan, dalam diskusi mingguan Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Minggu (8/11).

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah memberikan keberpihakan yang sama bagi BUMN dan swasta, guna meminimalisir adanya monopoli. Sebab, dengan adanya monopoli, maka akan timbul inefisiensi yang akhirnya merugikan konsumen.

"(Monopoli) Kedua membuat harga (listriknya) lebih tinggi. Lalu defisit (listriknya) di mana-mana. Karena kebutuhan ekonomi kita terus tumbuh, energi akan tumbuh. Kalau misalkan tidak maka akan defisit. Di Sumatera dan Kalimantan bergilir, 3-4 jam listrik mati. Ini kan akan merugikan konsumen," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa justru menilai pemerintah sudah memberikan keberpihakan setara, baik untuk BUMN maupun perusahaan swasta. Menurutnya, dengan diberlakukannya paket kebijakan ekonomi oleh Presiden Joko Widodo justru sangat menguntungkan pihak swasta.

"PLN tidak monopoli, karena dia punya tugas untuk menyediakan listrik oleh presiden," jawab Fabby.

(mdk/bim)