Penundaan PMN percepat krisis listrik terjadi di Indonesia

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp 40 triliun untuk 23 BUMN di 2016. Penundaan pemberian PMN disinyalir akan mempercepat ancaman terjadinya krisis listrik di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa menjelaskan penundaan akan menghambat pembangunan sejumlah proyek, salah satunya pembangunan pembangkit dalam program 35.000 MW bagian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Program 35.000 MW adalah salah satu proyek andalan Presiden Joko Widodo guna menangkal krisis listrik.

Menurutnya, PMN sebesar Rp 10 triliun kepada PT PLN (persero) sangat diperlukan untuk mendanai investasi pembangunan proyek yang membutuhkan dana sekitar Rp 130 triliun per tahun. Dengan adanya tambahan dari PMN, maka kemampuan keuangan PLN diyakini bisa menjadi lebih baik.

"Dalam konteks PLN, PMN menurut saya sangat diperlukan PLN, karena kebutuhan untuk bisa danai investasi proyek 35.000 megawatt sebesar Rp 130 triliun dalam satu tahun," kata Fabby dalam diskusi mingguan Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (8/11).

Bukan hanya itu, Fabby menilai jumlah Rp 10 triliun masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan PLN. Menurut perhitungannya, PLN butuh Rp 20 triliun hingga 25 triliun.

"Tapi ini juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah. Masalahnya dengan pelemahan Rupiah ini membuat biaya investasi naik dibandingkan dengan satu tahun lalu," imbuhnya.

"Efeknya bisa dilihat 2 tahun hingga 3 tahun mendatang. Seperti sekarang dari 23 sistem tenaga listrik, ada 11 yang mengalami krisis dan defisit. Dan kalau tidak ditanggulangi efeknya akan panjang. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan PLN. Juga politisi di DPR, saya kira harus hati-hati soal PMN ini kalau tidak ingin krisis listriknya terus berlanjut," pungkasnya.