Pemerintah Buka Peluang Serahkan Pengelolaan Moda Transportasi Jabodetabek ke DKI

Nantinya penanganan transportasi di wilayah Jabodetabek tidak lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Pelimpahan tanggung jawab tersebut tidak akan membebani Pemerintah Provinsi secara finansial.

2019-01-08 21:32:06

MRT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pengelolaan moda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ke depan harus lebih baik dan terintegrasi. Mantan Walikota Solo ini bahkan telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mengkoordinir antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat terkait pengintegrasian transportasi di wilayah Jabodetabek.

"Semua transportasi bukan hanya DKI, di Jawa Barat, satu kota begitu jangan dipisah-pisah. Jadi satu. Jadi penanganan MRT, LRT, apa semua itu satu. Supaya memudahkan penanganan. Masih dirumuskan teknis, nanti pak Wapres yang memimpin pertemuan itu," kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (8/1).

Menurut dia, nantinya penanganan transportasi di wilayah Jabodetabek tidak lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ). "Berikan saja ke Gubernur. Karena Presiden pernah alami waktu jadi Gubernur betapa kompleksnya itu," ungkapnya.

"(Tidak lagi oleh BPTJ?) Iya biar satu saja yang kelola. Tapi lagi dikaji teknisnya bagaimana. Tadinya dibuat organisasi baru seperti di Singapura ternyata tidak jalan. Sekarang kasih saja penuh. Kira-kira begitu," ujarnya.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun meyakini bahwa pelimpahan tanggung jawab tersebut tidak akan membebani Pemerintah Provinsi secara finansial. "Yang ada sekarang dikasihkan semua, biar DKI (yang mengatur). DKI kan duitnya juga banyak. Tahun ini Rp 11 triliun sisa anggarannya," tandas Menko Luhut.

(mdk/bim)