Pemerintah beri Rp 3,5 juta/bulan jika penduduk pindah ke perbatasan

Pemerintah menganggarkan dana Rp 1,5 triliun tahun ini untuk program transmigrasi tersebut.

2015-04-27 14:13:09

Marwan Jafar

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memfokuskan program transmigrasi ke wilayah pesisir dan wilayah perbatasan. Program tersebut akan dimulai tahun ini.

"Sudah mulai, seperti di perbatasan di Kalimantan, di pulau berbasis maritim, makanya Indonesia sebagai negara maritim mendorong program transmigrasi," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far yang ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (27/4).

Dia menegaskan masyarakat yang berada wilayah padat penduduk seperti di Pulau Jawa bisa mengikuti program yang dijalankan secara bertahap ini. Selain itu, pemerintah bakal membangun wilayah yang menjadi tujuan transmigrasi.

"Misalnya mulai dari Tegal, Brebes ditempatkan di luar Jawa yang punya potensi laut, disana nanti bangun terumbu karang, bangun sekolah pelayaran disana. Minatnya banyak," kata dia.

Politisi PKB ini mengatakan masyarakat bakal digaji atau diberi tunjangan biaya hidup di wilayah transmigrasi sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Namun, biaya hidup tersebut diberikan selama 18 bulan saja.

Walaupun demikian, Marwan menjelaskan anggaran yang tersedia dalam program tersebut masih kurang. Pemerintah menganggarkan dana Rp 1,5 triliun tahun ini untuk program transmigrasi tersebut.

"Dananya memang belum maksimal. Untuk tahun ini hanya sekitar Rp 1,3 triliun hingga Rp 1,5 triliun. Jadi masih jauh dari harapan, Kalau dalam 5 tahun diharapkan ada 4 juta orang dengan penyediaan 9 juta hektar tanah dan per bulan Rp 3,5 juta untuk berikan biaya hidup," jelas dia.

Namun, Marwan menambahkan program ini tetap penting untuk dilaksanakan agar penyebaran penduduk di seluruh Indonesia bisa lebih merata. Lantaran, program tersebut sangat sukses dilakukan pemerataan wilayah.

"Kita ingin bangun secara kreatif jadi daerah yang tumbuhkan desa mandiri baru. Karena sudah terbukti ada 13.000 hasil dari transmigrasi, 140 kabupaten hasil transmigrasi, dua provinsi hasil transmigrasi, yaitu Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat," pungkas dia.

(mdk/bim)