KPK akui program Dana Desa rawan jadi bancakan
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan segera melakukan kajian terhadap program Dana Desa bakal dilaksanakan oleh pemerintah. Sebab program itu memerlukan uang negara dalam jumlah besar.
Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan kajian itu sangat penting dilakukan buat menekan potensi penyelewengan. Sebab menurut dia, potensi masalah bukan hanya terkait besarnya jumlah dana tapi juga kemampuan pengelolaan duit oleh para kepala desa. Maka dari itu, Johan menyatakan sebelum terjadi masalah di kemudian hari, maka KPK akan melakukan pemetaan potensi rawan dalam program itu.
"Itu pengelolaan uang yang tidak sedikit. Itu memerlukan pengawasan. Karena ini uang yang bergulir sangat besar sekali dengan lebih dari 70 ribu desa," kata Johan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/11).
Belum lagi, lanjut Johan, adanya dua lembaga memiliki kewenangan dalam program Dana Desa. Yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Dalam Negeri. Sebab, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program itu.
"Apa yang kita lakukan kajian adalah menyangkut kewenangan antara Kementerian Pak Marwan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena di Kemendagri juga ada yang berkaitan dengan desa termasuk mengenai uang yang Rp 1,4 miliar itu yang akan dibagikan ke desa," ujar Johan.
Kekhawatiran selanjutnya menurut Johan adalah soal kemampuan para kepala desa dalam mengelola Dana Desa. Sebab, Dana Desa itu ditujukan buat percepatan pembangunan desa secara mandiri dan sesuai kebutuhan penduduk setempat.
"Itu kan perlu asistensi. Pengawasan pada desa yang sebelumnya belum pernah memperoleh dana secara langsung. Kemudian dibekali pengetahuan terkait penggunaan anggaran. Nanti itu akan diserahkan pada masing-masing desa secara langsung," sambung Johan.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaGara-Gara Rokok dan Uang Rp20 Ribu, Tukang Potong Rambut Meninggal Dikeroyok
Aksi penganiayaan itu dipicu lantaran para pelaku mengungkit permasalahan korban.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank Dunia Tanggapi Program Makan Siang Gratis: Anggaran Harus Direncanakan dengan Matang
Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaAnies Ingatkan Pendukung Tak Alihkan Dukungan karena Bansos: Itu Uang Rakyat, Bukan Program Pribadi
Anies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaMengacu Aturan Baznas, Begini Program Dijalankan BUMN Pupuk dalam Penyaluran Zakat
Program yang dijalankan terbagi pada berbagai aspek, termasuk penyaluran langsung dalam menyikapi kondisi sosial.
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan, 93 Pegawai KPK Disidang Etik Dewas pada 17 Januari
Fokus sidang kode etik bukan berapa besaran uang diterima para pihak yang terlibat, melainkan soal integritas sebagai pegawai KPK.
Baca Selengkapnya