Pemerintah Akui Masih Ada Isu Critical di Tengah Perjanjian RCEP

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui masih ada isu critical dalam mewujudkan Perjanjian Kerjasama Komprehensif Regional atau Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara di sekitarnya.

2019-11-03 13:00:00

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

"Yang critical itu memang India, yang pending itu adalah di isu service maupun investment tetapi sudah ada titik terang, tinggal bagaimana memformulasikannya agar isu itu bisa diimplementasikan," kata Airlangga dikutip dari setkab, Minggu (3/11).

Airlangga berharap perjanjian itu bisa diimplementasikan, meskipun masih membutuhkan pendekatan dari negara-negara dengan India.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menambahkan, terkait RCEP sekarang memang sedang dalam perundingan dengan tujuan untuk mengekspansi regional value chain itu dalam negara-negara ASEAN plus lima negara, yang memang sudah sepakat.

"Sekarang masih dalam perundingan, mungkin besok finalnya sebelum tanggal 4," kata Agus.

Dia menyebutkan, 20 chapter sudah concluded hampir kira-kira 18, dua sudah dalam perundingan sampai besok. "Ini yang akan dilakukan dan juga sudah mengalami kemajuan yang signifikan dan nanti finalnya akan kita tandatangani tahun depan di Vietnam," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, terkait masalah RCEP ini akan dicoba terus karena Indonesia memiliki posisi yang cukup penting, posisi kunci sebagai ketua, sehingga Indonesia mencoba untuk mendapatkan titik temu walaupun memang tidak mudah sama sekali.

"Kita masih mengharapkan, di saat-saat terakhir ini akan terjadi titik temu, sehingga pada tanggal 4 bisa menghasilkan sesuatu," jelas Retno.

Meski demikian, negosiasi masih terus dilakukan dan masih terjadi progres yang cukup signifikan tapi belum concluded pada titik ini.

"Tidak mungkin di dalam satu perundingan kita mau dapat 100 persen dan kita tidak mau memberikan apapun. Itu namanya bukan perundingan tapi yang dapat kita yakinkan adalah bahwa kepentingan nasional adalah menjadi acuan para perunding Indonesia," tegasnya.

(mdk/azz)