Pembuatan SIM A umum taksi online dan konvensional banyak tidak memenuhi syarat

Kasubdit Regiden Polda Jabar, AKBP Mariyono mengatakan, sebanyak 184 peserta dari 200 kuota yang ditetapkan, telah mendaftar di hari pertama. "Di hari pertama, ada 184 yang mendaftar. Tapi banyak yang tidak memenuhi syarat. Sehingga kita kembalikan lagi (berkas permohonan pembuatan SIM A Umum," ujarnya.

2018-03-03 19:00:00

Taksi online

Program pembuatan SIM A Umum untuk pengemudi taksi online dan konvensional dari Kementerian Perhubungan telah berlangsung di Mapolrestabes Bandung, Bandung, Sabtu (3/3). Namun demikian, banyak di antara pemohon yang tidak memenuhi syarat.

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi para pemohon adalah pemohon pembuatan SIM A Umum harus memiliki SIM A selama satu tahun. "Kalau sudah punya (SIM A), baru bisa ditingkatkan lagi jadi SIM A Umum," terangnya.

Untuk itu, Mariyono mengimbau kepada pemohon untuk mengikuti setiap peraturan yang ada. Dia menambahkan, subsidi dari Kemenhub meringankan para pemohon dari segi biaya sesuai dengan PP 60 tahun 2016 tentang pemungutan PNPB.

"Kalau normal itu dipungut Rp 120.000, dengan SKUKP Rp 50.000 dengan kesehatan dan psikologi. Dengan bantuan Kemenhub, pemohon hanya dibebankan membayar Rp 100.000," terangnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembuatan SIM A Umum bersubsidi dari Kementerian Perhubungan berlangsung selama satu bulan. Bagi pemohon SIM yang ingin mengikuti program bisa mendaftarkan diri secara online.

"Kita tidak memikirkan kuota, semua diberi kesempatan. Paling tidak mereka memenuhi kualifikasi," ujarnya.

"Contohnya di Jakarta kuotanya 600 tapi bisa nambah. jadi ini sifatnya cair," tambahnya.

Menteri Budi melanjutkan, program ini akan berjalan di 10 kota sasaran, di mana kota tersebut adalah kota besar. Sebelum di Bandung, program ini berlangsung di Jakarta. Kegiatan serupa akan dilakukan di daerah Jawa timur.

"Total kuota yang diberikan untuk 10 kota tersebut sebanyak 50.000 pemohon dengan anggaran Rp 10 sampai Rp 15 miliar," jelas Menteri Budi.

Setelah program ini berjalan, Menteri Budi mengatakan pihaknya akan membuat program lain, yakni pembuatan KIR gratis. Pola bantuannya serupa, yaitu diberikan porsi anggaran dari Kemenhub dan Corporate Social Responsibility (CSR). "Nanti ada KIR gratis" tandasnya.

(mdk/idr)