Pemberantasan perbudakan, langkah Indonesia dipuji

"Pemberantasan perbudakan merupakan tindakan yang sudah sepatutnya dilakukan."

2016-06-01 08:38:10

Perbudakan Buruh

Walk Free Foundation menilai baik upaya Indonesia dalam memberantas perbudakan di Tanah Air. Lembaga internasional bertujuan mengakhiri perbudakan dan perdagangan manusia tersebut memuji kinerja pemerintah dalam menyelamatkan dan memulangkan dua ribu nelayan yang diperdagangkan dan dipekerjakan di kapal Thailand.

Selain itu, Indonesia juga dipuji lantaran berani mengumumkan larangan mempekerjakan pembantu rumah tangga di beberapa negara di Timur Tengah dan Teluk Persia, pada April 2015. Ini menyusul banyak temuan kasus eksploitasi warga negara dalam wlayah tersebut.

Lalu, Indonesia bersama Australia menjadi ketua bersama Bali Process. Konferensi Tingkat Menteri Keenam ini menghasilkan deklarasi yang menjanjikan pendekatan regional yang komprehensif untuk mengatur aliran migrasi campuran dan memastikan praktik kerja manusiawi dalam rantai pasokan global.

Andrew Forrest, Ketua sekaligus Pendiri Walk Free Foundation, mengatakan, pemberantasan perbudakan merupakan tindakan yang sudah sepatutnya dilakukan. Untuk itu, dia meminta agar negara-negara dengan ekonomi tebesar di dunia untuk memberikan contoh.

"Para pemimpin negara-negara ekonomi utama di dunia harus menggalang kekuatan dunia usaha untuk terlibat mengatasi permasalahan ini dengan memfokuskan perhatian meraka terhadap transparansi rantai pasokan," katanya dalam siaran pers, kemarin.

"Saya percaya atas peran penting para pemimpin kepemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil, melalui tanggung jawab serta kekuatan, keyakinan, tekad dan keinginan kolektif kita yang kuat, kita dapat mengakhiri perbudakan yang ada di dunia ini."

Secara global, Walk Free Foundation mencatat respon negara di dunia terkait perbudakan. Dari 161 negara yang dinilai, sebanyak 124 negara telah menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan tindak kriminal dan masuk ke dalam hukum pidana sesuai dengan Protokol Perdagangan Manusia PBB.

Sebanyak 96 negara telah mengembangkan rencana tindakan nasional untuk mengoordinasikan respon pemerintah. Negara-negara garda terdepan dalam melawan perbudakan modern ini adalah Belanda, Amerika Serikat, Inggris Raya, Swedia, Australia, Portugal, Kroasia, Spanyol, Belgia dan Norwegia.

Negara seperti Kroasia, Montenegro, Brasil, Makedonia, Filipina, Georgia, Moldova, Albania dan Jamaika juga mengambil langkah positif untuk menanggulangi perbudakan modern sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing negara.

Beberapa peningkatan signifikan telah dilakukan oleh beberapa negara pasca indeks perbudakan global diluncurkan pada 2014. Pemerintah Inggris Raya mengesahkan Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 dan telah menunjuk Kevin Hyland sebagai Komisioner Anti-Perbudakan Independen.

Amerika Serikat tegas melarang aktivitas impor barang yang dibuat oleh pekerja paksa atau anak-anak di bawah umur.

(mdk/yud)