Pembangunan infrastruktur Indonesia tak bisa lepas dari jerat utang

Nurhaida mencontohkan, pada tahun ini, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Di mana, kemampuan pembiayaan APBN hanya mencapai Rp 387,2 triliun atau 30 persen dari total kebutuhan. Dari pemerintah daerah 11 persen dan BUMN 20 persen. Sisanya dibiayai utang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui pembangunan infrastruktur Indonesia tidak bisa terwujud tanpa peran utang. Sebab, kebutuhan biaya pembangunan tidak bisa dipenuhi hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan, utang bisa ditarik salah satunya dari surat utang negara. "Surat utang salah satu sumber pembiayaan infrastruktur," ujarnya saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (20/3).

Nurhaida mencontohkan, pada tahun ini, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Di mana, kemampuan pembiayaan APBN hanya mencapai Rp 387,2 triliun atau 30 persen dari total kebutuhan. Dari pemerintah daerah 11 persen dan BUMN 20 persen.

"Sisanya sekitar 37 persen dari sektor keuangan bisa dari bank, IKNB, pasar modal. Pasar modal yang cocok infrastruktur instrumennya surat utang," tuturnya.

Maka dari itu, dirasa perlu untuk mengembangkan pasar surat utang demi melejitkan pembangunan nasional. "Ekspektasi pemerintah dari surat utang tidak terwujud jika pasarnya tidak berkembang."

Baca juga:
Singapura masih jadi raja pemberi utang ke RI, totalnya Rp 677 T
Awal 2017, utang luar negeri Indonesia meroket jadi Rp 4.274 triliun
Bangun infrastruktur desa, Bank Dunia beri pinjaman Rp 1,3 triliun
Utang masuk tol sampai Rp 680,7 juta, lelaki ini dibekuk polisi
Krisis 1998 buat RI masih terlilit utang hampir Rp 250 triliun