Pemanfaatan panas bumi Indonesia masih rendah, ini alasannya

Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saefulhak mengatakan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia masih rendah, yakni baru sekitar 5 persen dari potensi pemanfaatan panas bumi.

2016-11-06 17:00:00

Jakarta

"Di panas bumi potensi dari 29 Gigawatt baru tercapai 1,5 Gigawatt atau 5 persen pemanfaatannya. Hal ini banyak kendala yang harus kita pecahkan bersama," ujar Yunus dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/11).

Menurutnya, ada beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan pembangkit listrik panas bumi, salah satunya mengenai penentuan harga yang belum jelas.

"Pertama adalah terkait harga. Tapi sudah ada Permen yang menarik karena harga ditentukan berdasarkan region dan keekonomian beberapa tempat," imbuhnya.

Selain itu, terkait pengadaan tanah dan energi terbarukan geothermal yang mempunyai perekonomian tersendiri. PLN sebagai satu-satunya pembeli masih mengandalkan sumber energi batu bara.

"Jadi PLN sebagai single buyer itu sebagai biaya pokok penyediaan (BPP). Jadi PLN, ketika mau bisnis dengan geothermal yang harganya lebih mahal dari batu bara, dia punya keinginan agar recover," jelas Yunus.

Terakhir, lanjutnya, terkait resistensi masyarakat yang kurang memahami informasi mengenai pembangkit listrik panas bumi. Bahkan, setiap daerah yang masih mengalami gejolak politik terkait pengembangan energi panas bumi di Indonesia juga menjadi faktor rendahnya pemanfaatan tersebut.

"Resistensi masyarakat, tentunya ada dua hal, masyarakat itu sendiri kemampuan penerimaan sumber daya dan selalu anggap geotermal seperti Lapindo, padahal beda. Kemudian resistensi politik juga, kadang terbawa-bawa, kadang pas pilkada kemudian incumbent dukung pasti yang non incumbent dukung, jadi penentang incumbent kasih pemahaman yang salah. Mestinya isu politik tak boleh dikaitkan," pungkasnya.

(mdk/bim)