Padat Karya Cash bikin penyaluran BLT jadi lebih bermanfaat
Pemerintah Jokowi-JK akan memberlakukan program padat karya cash (cash for work) di awal tahun 2018. Program ini bertujuan untuk menghilangkan pandangan bahwa penyaluran BLT merupakan program pembodohan masyarakat yang mengubah mental bangsa menjadi pemalas, peminta-minta, dan manja.
Pemerintah Jokowi-JK akan memberlakukan program padat karya cash (cash for work) di awal tahun 2018. Program ini diyakini mampu mendongkrak daya beli masyarakat kelas bawah dengan memanfaatkan alokasi dana desa.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan program ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai (BLT).
Program ini juga bertujuan untuk menghilangkan pandangan bahwa penyaluran BLT merupakan program pembodohan masyarakat yang mengubah mental bangsa menjadi pemalas, peminta-minta, dan manja.
"Cash for work ini kita ingin mendistribusikan uang ini sampai ke pelosok pedesaan. Kita sekarang tidak ingin BLT yang orang hanya menerima uang tanpa bekerja. Jadi kita upayakan mereka bekerja untuk dapat uang. Sasarannya ingin membantu, tapi edukasinya agar orang bekerja untuk mendapat imbalan," kata Basuki beberapa waktu lalu.
Dia menilai program ini cukup efektif untuk membangun perekonomian Indonesia. Masyarakat akan mendapat pekerjaan dan alokasi dana desa juga akan lebih efektif.
"Seperti perbaikan irigasi itu sehabis panen dan lalu petani tidak ada pekerjaan, maka bisa perbaiki irigasinya dan dia dapat upah dari uang padat karya itu. Jadi semua harus bekerja untuk bisa dapatkan uang itu," imbuhnya.
Guna mendukung program ini, Kementerian PUPR berperan memberikan lapangan kerja bagi penerima BLT. Tak hanya di bidang infrastruktur, namun juga di sektor-sektor lain yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti pertanian.
"Lapangan pekerjaannya tidak hanya infrastruktur, apa pun pekerjaannya yang penting 20 persen dari dana desa harus jadi honor atau upah, yang penting harus sampai ke orang-orang di desa itu," pungkas Basuki.
Baca juga:
Pemerintah naikkan bea impor barang pribadi jadi Rp 6,77 juta per orang
Penerapan National Payment Gateway berpotensi efisiensi dana Rp 230 miliar
2017, kontribusi konsumsi rumah tangga stagnan di 60 persen
Indonesia perkuat kedaulatan ekonomi antisipasi kebijakan pajak AS
Jelang pertemuan IMF, Pelindo III sulap Pelabuhan Benoa seperti di Singapura