OJK nilai bank tani ide Jokowi belum dibutuhkan

Menurut OJK, sesungguhnya porsi pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian masih terbuka lebar.

Saat masa kampanye pemilihan presiden, Jokowi-JK mengusung janji pembentukan bank khusus petani sebagai solusi pembiayaan di sektor pertanian.

Namun untuk saat ini, keberadaan bank tani dinilai belum dibutuhkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat, sesungguhnya porsi pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian masih terbuka lebar.

"Soal pembiayaan pertanian, sebetulnya infrastruktur yang ada saat ini sudah memungkinkan, bank bisa untuk mendorong ini, seperti bank BRI, potensinya masih cukup besar untuk membiayai sektor ini," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2).

Pembiayaan sektor pertanian, kata dia, sesungguhnya tidak hanya terbatas pada perbankan saja. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pemanfaatan pasar modal.

"Intinya saya ingin mengkombinasikan kelonggaran-kelonggaran yang cukup besar saat ini, tapi kita buka juga kemungkinan untuk buka sumber-sumber dana pembiayaan yang saya kira mungkin diluar di industri perbankan nasional," ucapnya.

Sebelumnya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintahan Jokowi- JK segera merealisasikan pembentukan bank khusus petani. Bank ini diharapkan beroperasi sesuai dengan siklus dan habitat petani. Sebab, bank konvensional tidak bisa mengikuti siklus petani.

Anggota HKTI, Sadar Subagyo menyebut, permodalan usaha tani masih menjadi masalah. Terutama sulitnya akses petani terhadap lembaga permodalan. Sebab, lahan milik petani tidak dapat dijadikan agunan bank, mengingat mayoritasnya belum bersertifikat.

"Selama ini, peran bank umum tidak bisa diandalkan sebagai penopang usaha petani. Selain bunga tinggi, persyaratan mendapatkan pinjaman juga tidak mudah. Kalau petani mengajukan pinjaman kredit ke BRI, BNI, Bank Mandiri atau bank manapun, syaratnya berat. Belum lagi dengan kewajiban pembayaran yang harus dicicil setiap bulan. Panen saja belum mulai, tetapi disuruh mengangsur cicilan pinjaman," ucap Subagyo di Jakarta, Kamis (13/11).