OJK minta Forum Pakar Fintech dukung inklusi keuangan

Otoritas Jasa Keuangan meresmikan terbentuknya Forum Pakar FinTech sebagai wadah pengembangan arah industri FinTech, yang akan memfasilitasi dan memastikan koordinasi antarlembaga, kementerian, dan pihak-pihak terkait dengan pelaku start-up FinTech berjalan dengan lancar, konsisten dan konstruksi.

2017-06-16 16:00:56

OJK

Otoritas Jasa Keuangan meresmikan terbentuknya Forum Pakar FinTech (FinTech Advisory Forum) sebagai wadah pengembangan arah industri FinTech, yang akan memfasilitasi dan memastikan koordinasi antarlembaga, kementerian, dan pihak-pihak terkait dengan pelaku start-up FinTech berjalan dengan lancar, konsisten dan konstruktif.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto berharap forum ini bisa mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya dalam financial inclusion. Di mana, program ini bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat di daerah terpencil.

"Kita ingin mengajak semua pelaku industri, otoritas, akademisi, atau stakeholder fintech untuk bersama mendukung program prioritas pemerintah, yaitu financial inclusion," kata Rahmat di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (16/6).

Dia juga berharap agar forum ini bisa mengembangakan inovasi industri keuangan berbasis teknologi ini ke seluruh Indonesia. Pembentukan Forum Pakar FinTech ini diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak positif dalam mendukung bertumbuhnya industri FinTech dan iklim bisnis industri jasa keuangan yang adil, sehat, kompetitif, dan berkelanjutan

Forum Pakar FinTech ini beranggotakan individu-individu yang dinilai berkompeten di bidang teknologi informasi dan dinamika dalam bidang inovasi digital keuangan yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu juga dari Badan Ekonomi Kreatif, Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Universitas Indonesia dan Institute Teknologi Bandung.

(mdk/sau)