OJK Bakal Wajibkan Pendirian Bank Digital Kantongi Modal Rp 10 Triliun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merampungkan regulasi tentang kegiatan usaha bank umum, khususnya terkait dengan bank digital. Dalam draf yang disusun OJK, bank digital harus memiliki modal minimum Rp 10 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merampungkan regulasi tentang kegiatan usaha bank umum, khususnya terkait dengan bank digital. Dalam draf yang disusun OJK, bank digital harus memiliki modal minimum Rp 10 triliun.
"Intinya kan bank digital ini ada yang pendirian full digital dan ada yang dari eksisting menjadi digital. Untuk bank baru, drafnya masih belum final, syaratnya minimal Rp 10 triliun," jelas Direktur Eksekutif dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto dalam Launching Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021-2025 secara daring, Kamis (18/2).
Tak cuma modal, bagi yang ingin mendirikan bank digital juga harus memenuhi syarat lainnya, seperti memiliki minimal satu kantor dan memiliki pengelolaan bisnis digital yang prudent dan berkesinambungan.
Manajemen bank digital juga harus paham mitigasi resiko untuk mengantisipasi resiko digital seperti cybercrime, perlindungan data nasabah serta direksi yang kompeten di bidang IT dan memiliki kontribusi terhadap inklusi keuangan.
Untuk aturannya sendiri, OJK menargetkan akan segera merampungkannya dalam waktu dekat. "Pertengahan tahun mudah-mudahan akan kita rilis POJK (Peraturan OJK) ini," ujar Anung.
Bank Bermodal Rp10 Triliun Disebut Sulit Lakukan Digitalisasi
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Iman Sugema mengatakan, perbankan dengan modal Rp10 triliun sulit lakukan digitalisasi. Sebab, dibutuhkan dana yang besar dalam melakukan transformasi digital.
"Dalam melakukan transformasi digital, perlu modal dan jaringan konsumen besar. Jika bank modal di bawah Rp10 triliun, maka digitalisasi akan jauh lebih sulit," ujar Iman dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (16/2).
Untuk Bank Syariah Indonesia, digitalisasi menjadi kunci pengembangan pasar, sebab bank tersebut tercatat memiliki modal Rp21 triliun dengan basis nasabah mencapai sekitar 15 juta orang. "Lompatan yang bisa dilakukan BSI, tentunya yang paling dirasakan adalah digitalisasi. Digitalisasi bisa diakselerasi terutama karena didukung permodalan yang kuat hasil merger tiga bank syariah yang merupakan perusahaan anak tiga bank BUMN," jelasnya.
Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar merupakan peluang besar mengembangkan perbankan syariah di Tanah Air. Selama ini perbankan syariah Indonesia lebih banyak bernaung di bawah bank konvensional sebagai induk usaha.
Dengan kondisi itu, dari sisi ukuran keuangan menjadi lebih kecil sehingga cakupan layanan kepada nasabah juga terbatas baik variasi produk dan jenis layanannya, begitu juga investasi di teknologi juga tidak optimal.
Akibatnya, bank syariah yang berukuran kecil itu akan kesulitan mencari dana murah bahkan menaikkan suku bunga atau bagi hasil untuk mendapatkan dana murah sehingga kondisi itu menjadi tidak sehat bagi bank syariah. "Share akan cepat berkembang kalau dari awal, size lebih komparabel dengan bank konvensional yang besar. Kalau bank syariah bisa hire top bankir, maka dengan sendirinya perusahaan jauh lebih baik berkembang," tandasnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)