NU nilai program reformasi agraria pemerintah tak berjalan baik

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, mengatakan pemerintah perlu mengawal agenda pembaharuan agraria tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani. untuk menjalankan program tersebut, perlu dukungan instansi militer dan organisasi masyarakat sipil.

2017-11-25 17:30:00

Reforma Agraria

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2017 resmi ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam acara tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah guna kemajuan bangsa Indonesia, salah satunya di bidang ekonomi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengatakan pemerintah perlu mengawal agenda pembaharuan agraria tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani.

"Agenda pembaharuan agraria selama ini tidak berjalan baik karena pemerintah tidak punya komitmen kuat menjadikan tanah sebagai hak dasar warga negara. Pemerintah perlu segera melaksanakan program pembaharuan agraria," kata Said Aqil di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (25/11).

Menurutnya, untuk menjalankan program tersebut, perlu dukungan instansi militer dan organisasi masyarakat sipil. Sehingga, program pembaharuan agraria bisa berjalan baik dan mencapai target yang diinginkan.

Tak hanya itu, PBNU juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada program pembangunan pertanian dengan mempercepat proses industrialisasi pertanian dengan menempuh sejumlah langkah. Di antaranya pembagian lahan pertanian dan percetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan revitalisasi infrastruktur irigasi.

"Juga proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik dan pembatasan impor pangan," imbuhnya.

(mdk/bim)