Nilai kontrak LRT Sumsel disepakati Rp 10,9 triliun

Seluruh biaya tersebut akan dibayarkan pada saat pembangunan selesai, yaitu yang ditargetkan selesai dan beroperasi pada Juni 2018. Prasetyo menambahkan, apabila pembayaran lewat dari tenggat waktu, yaitu mundur dari 2018, maka disepakati pemerintah akan membayarkan bunga sebesar 5 persen per tahun.

2017-02-17 09:35:21

LRT

Nilai kontrak pembangunan prasarana kereta api ringan (LRT) Sumatera Selatan disepakati senilai Rp 10,9 triliun melalui penandatanganan Adendum Kontrak 1 oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT Waskita Karya sebagai kontraktor.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Prasetyo Boeditjhajono usai penandatanganan Adendum Kontrak 1 Pembangunan LRT Sumsel mengatakan, sebelumnya pada 30 Juni 2015 telah ditandatangani kontrak pagu senilai Rp 12,5 triliun. Besaran adendum kontrak yang ditandatangani saat ini merupakan hasil evaluasi konsultan SMEC International Pty Ltd yang ditunjuk berdasarkan kontrak 14 Oktober 2016.

"Waktu awal Waskita Karya membuat penawaran 'design and build' (rancang dan bangun), jadi diambilah pagu Rp 12,5 triliun, kemudian dievaluasi oleh SMEC didapat Rp 10,9 triliun dilaporkan ke Pak Menteri, disetujui untuk dikontrakan," tuturnya seperti ditulis Antara.

Dia mengatakan, seluruh biaya tersebut akan dibayarkan pada saat pembangunan selesai, yaitu yang ditargetkan selesai dan beroperasi pada Juni 2018. Prasetyo menambahkan, apabila pembayaran lewat dari tenggat waktu, yaitu mundur dari 2018, maka disepakati pemerintah akan membayarkan bunga sebesar 5 persen per tahun.

"Pada saat rapat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kemenhub, sepakat ada konsekuensi akan diberikan kebijakan bunga 5 persen per tahun kalau pembayarannya telat," katanya.

Namun, tahun ini, Prasetyo mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp 2 triliun, namun belum dibayarkan kepada Waskita Karya. "Kalaupun dibayarkan semuanya Rp 2 triliun, masih di bawah dari progres karena ini 'design and build', mungkin nilainya ada tambah atau kurang atau tidak sesuai dengan volume yang ditawarkan," ucapnya.

Prasetyo mengatakan saat ini perkembangan pembangunan fisik prasarana LRT sudah mencapai 34 persen. "Kita optimistis akan selesai sesuai target dan bisa menyukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018," imbuhnya.

Dia menuturkan lokasi pembangunan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin sampai dengan Komplek Olahraga Jakabaring dan saat ini sedang dilakukan pembangunan jembatan Sungai Musi yang diharapkan selesai pada Desember 2017.

Kepala Divisi I Waskita Karya Joko Erwanto mengatakan dengan adanya penandatanganan Adendum Kontrak I diharapkan mempercepat proses pembangunan. "Jadi proses untuk administrasi penarikan termina pembayaran bisa jalan, sehingga dengan adanya proses ini, kami jadi bisa berprogres, untuk mempercepat proses di lapangan," katanya.

Penandatanganan Adendum Kontrak 1 merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 116 tahun 2015 yang telah diubah dengan Perpres 55 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan yang menugaskan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana Pembangunan Kereta Api Ringan/ di Sumatera Selatan.

Pembangunan LRT Sumsel dengan total panjang 23,4 kilometer menggunakan lebar jalur 1.067 mm.

Ruang lingkup pembangunan terdiri dari jalur sebagian besar merupakan jalur layang, 13 stasiun, fasilitas operasi (termasuk sembilan gardu listrik) dan satu depo dengan kapasitas 14 rangkaian masing-masing terdiri dari tiga kereta.

Adapun masing-masing kapasitas kereta adalah 180-250 penumpang, sementara itu untuk pengadaan sarana LRT ditugaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.

Pembangunan LRT Sumsel ini telah dimula sejak 21 Oktober 2015 dan ditargetkan selesai dan beroperasi 30 Juni 2018 dan ditargetkan akan selesai pada 30 Juni 2018 dengan tujuan meningkatkan transportasi perkotaan melalui percepatan waktu tempuh, mengurangi kemacetan serta meningkatkan keselamatan transportasi di Sumatera Selatan.

(mdk/idr)