Adhi Karya siapkan dana Rp 7 triliun bangun LRT

Merdeka.com - Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun untuk pembangunan proyek Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT). Total dana ini berasal dari kas internal.

"Adhi Karya sudah siap urusan pendanaan itu. Sebagian sudah siap, sebagian dari obligasi dan perbankan. Kas sampai tengah tahun siaplah," kata Budi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (10/2).

Budi menegaskan pembangunan proyek LRT ini sudah mencapai 40 persen. Selama skema pemdanaan belum diatur, Adhi Karya masih menggunakan dana pribadi senilai Rp 2 triliun.

"Rp 2 triliun, berasal Penyertaan Modal Negara (PMN) di 2015 sebesar Rp 2,4 triliun dan sisanya kas internal perusahaan," katanya.

Adapun besaran nilai kontrak untuk pembangunan LRT Tahap I ini adalah sebesar ± Rp 23 Trilyun (belum termasuk Interest During Construction (IDC) dan Interest During Payment (IDP) pada 3 lintas di Tahap I. Pembayaran terhadap biaya pembangunan tersebut akan dibayarkan setelah mendapat review/evaluasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lama Pembangunan konstruksi yang tercantum dalam kontrak tersebut selama 43 bulan terhitung dari 9 september 2015 sampai dengan 31 Mei 2019.

Sebelumnya Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono mengatakan usai dilakukan penandatangan kontrak pelaksanaan pembangunan prasaraba Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit bersama PT. Adhi Karya (Persero), langkah selanjutnya yakni menentukan skema pendanaan.

Untuk skema pendanaan ada beberapa opsi yakni dari APBN atau skema kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang bersinergi bersama BUMN.

"Habis ini harus ada lagi setelah kontrak ini. Kontrak untuk menjabarkan atau mendetaikan Perpres 65 tahun 2016 dalam rangka menyelesaikan Sumber pendananan dan termasuk cara pembayaran. Dalam pasal 6 tadi di detailkan perjanjian disepakati dua pphak pembiayaan dimungkinan APBN atau KPBU yang bersinergi dengan BUMN," kata Prasetyo di Kementerian Perhubungan, Jumat (10/2).