Menteri Susi minta pengusaha tak ganggu revitalisasi Muara Baru

Pemerintah bersama Perum Perindo berencana akan melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan Muara Baru, Jakarta Utara dan menjadikannya pasar ikan modern. Namun, langkah ini masih mengalami berbagai hambatan, seperti banyaknya pengusaha yang melakukan protes dengan mengeluarkan selebaran untuk menyerang pemerintah.

2016-10-05 18:16:14

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) berencana akan melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan Muara Baru, Jakarta Utara dan menjadikannya pasar ikan modern.

Namun, langkah ini masih mengalami berbagai hambatan, salah satunya banyaknya pengusaha yang melakukan protes dengan mengeluarkan selebaran untuk menyerang pemerintah.

Dengan demikian, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi pudjiastuti mengimbau agar para pengusaha tidak menghalangi pemerintah dalam merevitalisasi Muara Baru.

"‎Saya imbau pengusaha yang di Muara Baru atas rencana pemerintah untuk membuat pasar modern dan menata ulang tata kelola muara baru tidak dibuat masalah. Mereka ada yang protes dan membuat selebaran tidak benar," ujar Susi dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (5/10).

Dia menambahkan, para pengusaha yang menolak revitalisasi tersebut merupakan pemilik kapal asing yang selama ini menguasai aktivitas di kawasan Muara Baru.

Bahkan, para pengusaha menerapkan tarif tinggi kepada warga yang ingin menyewa lahan di Muara Baru. Sedangkan, pengusaha hanya membayar pajak kepada pemerintah dalam jumlah yang kecil.

"Contohnya Bu Farida Liem, mereka ini mempunyai kapal dari Taiwan. Bu Farida Liem itu hampir 42 kapal dengan nama perusahaan PT Inti Masurya. Mereka di Muara Baru punya 4-5 blok, menguasai lahan. Indo Thai Fishery ternyata pak Tami juga pegang kapal Thailand, jumlah yang tercatat 12 kita akan selidiki lagi," imbuhnya.

Dengan demikian, Susi berharap agar revitalisasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga Muara Baru.

"Selama bertahun-tahun pemerintah tidak mendapatkan apapun juga dan tidak bisa menata Muara Baru. Ribuan berdempet di tempat kumuh, dan mereka membayar sangat mahal lapaknya kepada pengusaha. Dan tanah ini milik Perindo, jadi mestinya mereka tidak protes ke lembaga lainnya," pungkasnya.

(mdk/idr)