Menteri Susi Minta Jepang Hapus Bea Masuk Perikanan RI Tanpa Syarat

Menteri Susi mengatakan, selama ini produk perikanan Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk rata-rata sebesar 7 persen oleh Pemerintah Jepang. Sedangkan fasilitas tarif bea masuk pada produk perikanan yang diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam berbeda, bahkan hingga nol persen.

2019-01-29 12:44:00

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali memperjuangkan penurunan atau bahkan pembebasan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia ke Jepang. Permintaan ini disampaikan Susi dalam Indonesia Japan Business and Invesment Forum, di Jakarta. Forum ini dihadiri belasan pengusaha dari Jepang.

"Tolong approve pembebasan tarif impor perikanan kita, ini bukan untuk pelaku bisnis Indonesia saja, tapi juga perusahaan Jepang. Harapannya dari tujuh persen bisa menjadi nol persen," kata Menteri Susi di Kantornya, Jakarta, Selasa (29/1).

Menteri Susi mengatakan, bila dibandingkan kedua negara seperti Thailand dan Vietnam jelas sektor perikanan Indonesia lebih unggul. Mengingat, perairan Indonesia cukup luas dibandingkan kedua negara tersebut. Dengan demikian, produksi ikan hasil tangkapan yang di ekspor juga lebih unggul.

"Saya yakin kami punya tuna lebih banyak daripada yang lain," imbuhnya.

Terkait permintaan pembebasan tarif, Menteri Susi menekankan tidak akan membarter kebijakan-kebijakan kemudahan lainnya kepada Jepang. Ini semata-mata dilakukan untuk proses pengembangan iklim investasi dibidang perikanan antara Indonesia dan Jepang.

"Kita minta tarif nol tanpa syarat. Tidak mau barter tarif itu dengan kebijakan. Saya tidak ingin membarter pembebasan tarif dengan kebijakan sustainabitlity yang tengah kita lakukan. Intinya kita mau ngembangin lebih banyak potensi bisnis Indonesia dan Jepang," jelasnya.

(mdk/idr)