Menteri Susi: Kebijakan saya bikin negara lain ketar ketir

Sejumlah negara menyadari latar belakang dan dasar pemerintah Indonesia menerapkan moratorium izin kapal.

2014-11-27 12:23:12

Kapal Asing

Di awal masa jabatannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung menggebrak dengan menghentikan sementara atau moratorium izin kapal penangkap ikan.

Langkah itu diambil Susi setelah menemukan banyaknya kapal 'bodong' seenaknya meraup untung dan memanfaatkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kebijakan itu diakui Susi membuat sejumlah negara mulai khawatir.

"Kebijakan yang saya buat sudah dapatkan artikel analisis positif. Walaupun mereka (negara asing) ketar-ketir tapi mereka tahu, this is Indonesia Right and starting announcing what Indonesia want," papar Susi usai menggelar sidang dewan kelautan Indonesia di kantornya, Kamis (27/11).

Susi menegaskan, sejumlah negara sudah menyadari latar belakang dan dasar pemerintah Indonesia menerapkan moratorium izin kapal tangkap ikan. "Mereka sadar what happen (apa yang terjadi) di laut kita, jadi itu satu hal yang acceptable (bisa diterima)," tegasnya.

Pendiri maskapai penerbangan Susi Air ini menegaskan, negara lain juga menerapkan aturan ketat untuk melindungi kelautan dan perikanannya. Dia mencontohkan penerapan di Malaysia.

"Sampan 1 masuk ke perbatasan 1 mil di Malaysia saja ditangkap. Nelayan kecil kita ikut ditangkap," ucapnya.

Sebaliknya, ribuan kapal 'bodong' justru bebas berkeliaran di perairan Indonesia tanpa ditindak. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Butuh ketegasan untuk menghentikan aksi ribuan kapal 'bodong'.

Untuk itu, Susi mengajak Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) dan seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak lagi memunggungi laut. Dia sesumbar bakal mewujudkan visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia poros maritim dunia.

"Saya mohon Dekin untuk jadi salah satu advicer saja tapi sebagai partisipan," tandasnya.

(mdk/noe)