Menteri Susi jadikan pulau lumpur Sidoarjo lokasi wisata pendidikan

Menteri Susi jadikan pulau lumpur Sidoarjo lokasi wisata pendidikan. Pulau Lusi akan dijadikan sebagai Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Yakni pengembangan wisata yang berwawasan lingkungan dengan tema pemanfaatan, penelitian dan pembelajaran serta pelestarian mangrove.

2017-07-12 19:40:25

Lumpur Lapindo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengelola pulau Lusi atau Lumpur Sidoarjo yang tercipta karena semburan lumpur panas yang terjadi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai salah satu destinasi wisata baru.

Pulau Lusi akan dijadikan sebagai Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Yakni pengembangan wisata yang berwawasan lingkungan dengan tema pemanfaatan, penelitian dan pembelajaran serta pelestarian mangrove.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan pulau tersebut terbentuk dari hasil sedimentasi lumpur. Di mana, hasil kerukan ditimbun atau direklamasi di area pembuangan yang dikelilingi konstruksi sehingga membentuk hamparan tanah yang berbentuk pulau.

"Saat ini dikenal dengan pulau Lumpur Sidoarjo, atau pulau Lusi," katanya seperti dikutip Antara, Rabu (12/7).

Dia memaparkan, pulau reklamasi hasil timbunan lumpur pengerukan muara Sungai Porong tersebut memiliki luas total 94 hektare. Di dalam lahan reklamasi tersebut juga dibangun Tambak Wanamina seluas 4,90 hektare yang tujuan awalnya adalah untuk memantau perilaku biota ikan terkait pengaruh lumpur terhadap ikan di muara.

Berdasarkan hasil pengamatan selama tiga tahun berjalan, lanjutnya, ikan tetap dapat hidup dengan baik bahkan telah berhasil memproduksi ikan bandeng.

"Kegiatan wisata di pulau Lusi belum terkelola dengan baik karena sejak awal terbentuknya pulau adalah sebagai lahan pembuangan lumpur dan bukan didesain sebagai destinasi wisata," ungkap Brahmantya.

Proses serah terima aset dari BPLS kepada KKP telah dirintis sejak 2015. Namun, proses tersebut memakan waktu yang cukup lama dikarenakan beberapa kendala proses administrasi terkait penilaian aset pulau serta pengurusan kepemilikan atas tanah Pulau Lusi.

"Sehingga baru teralisasi secara resmi pada Januari 2017."

Selama kurun waktu proses serah terima aset tersebut, KKP pada 2015 telah melakukan beberapa sentuhan pembangunan di Pulau Lusi dalam rangka pengembangan PRPM di Pulau Lusi antara lain pedestrian track, tracking mangrove, gazebo, menara pandang, kantor pengelola, rumah genset, WC dan instalasi pengolahan air.

Namun pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan lanjutan terhenti dan vakum pada 2016 dikarenakan menunggu kejelasan status proses alih fungsi lahan Pulau Lusi dari BPLS kepada KKP secara resmi.

Pada 2017, pihak KKP akan melakukan sertifikasi lahan bekerjasama dengan BPN, agar status pemilikan dan penguasaan lahan sebagai aset KKP tersebut juga bisa jelas.

"Ditjen PRL KKP juga sedang mempersiapkan kelembagaan pengelolaan dan kelompok masyarakat, berkerjasama dengan Pemda Sidoardjo dan Dinas KP Provinsi Jawa Timur untuk membentuk kelompok pengelola pemeliharaan berbagai flora dan manajemen aset yang sudah ada dan pengembangan ekowisata di Pulau Lusi juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat," paparnya.

Dia berpendapat bahwa informasi keberhasilan pemanfaatan Tambak Wanamina akan menjadi salah satu potensi atraksi wisata yang akan dikembangkan KKP dalam konsep PRPM Pulau Lusi kedepan.

Selain itu, ujar dia, minawisata di Pulau Lusi dapat dikembangkan dengan memanfaatkan kondisi pasang surut bagi optimalisasi kolam untuk kegiatan pemancingan dan kedepan pola silvofisheries dapat menjadi pilihan sebagai salah satu daya tarik ekowisata Pulau Lusi.

"Pulau Lusi saat ini belum memiliki sarana sanitasi dan kebersihan yang memadai, demikian pula dengan keberadaan kios penjual makanan minuman masih belum tersedia, namun untuk pengembangan ke depan sebagai destinasi ekowisata, akan disediakan sarana dan prasarana sanitasi, kios makananminuman, dan air bersih," ucapnya.

(mdk/bim)