Menteri Susi gandeng Pertamina majukan sentra ikan di pulau terluar

Menteri Susi gandeng Pertamina majukan sentra ikan di pulau terluar. Menurutnya, pembangunan SPKT ini akan memajukan industri perikanan hingga ke pelosok nusantara. Permasalahan pengembangan SPKT saat ini, nelayan butuh stok BBM yang mencukupi meski bukan BBM subsidi.

2017-07-31 18:45:11

Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus membangun SKPT (sentra kelautan dan perikanan terpadu) di pulau-pulau terluar Indonesia. Menurutnya, pembangunan SPKT ini akan memajukan industri perikanan hingga ke pelosok nusantara.

"Sekarang ini, ikan dari Morotai misalnya itu dibawa ke Bitung dulu, 8 jam oleh kapal. Di Bitung diproses. Dari Bitung dibawa lagi ke Makassar, baru naik ke atas lagi. Jadi putar putar tak karu-karuan," kata Menteri Susi di Kantornya, Jakarta, Senin (31/7).

Saat ini, lanjutnya, target konsumsi ikan nasional sudah dinaikkan, sehingga seluruh SKPT mutlak harus dikembangkan. Akan tetapi, selama ini, membangun di pulau terluar terkendala pada aspek energi seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Susi mengungkapkan, permasalahan pengembangan SPKT saat ini, nelayan butuh stok BBM yang mencukupi meski bukan BBM subsidi. "Nelayan ikannya sekarang banyak, mereka bisa effort BBM non subsidi."

"Konsumen yang terbesar di pulau Jawa itu pasti perlu pengangkutan transportasi dan lain-lain. Nadinya, darahnya, transportasi adalah BBMnya Pertamina," lanjut Menteri Susi.

Maka dari itu, pada hari ini, Menteri Susi bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik menandatangani kesepakatan bersama tentang Sinergi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat.

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memperkuat kedua lembaga dan mendukung program KKP melalui pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Pemasaran, Sarana dan Prasarana, Program Corporate Social Responsibility (CSR), dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Susi menyebutkan, perjanjian selama 3 tahun tersebut merupakan realisasi pengembangan industri perekonomian perikanan di Indonesia. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

a) Pengembangan organisasi, budaya kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi;
b) Pengembangan sistem distribusi produk dan pemasaran;
c) Pemanfaatan sarana prasarana terkait kesepakatan bersama;
d) Pengembangan sistem logistik bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam secara terpadu;
e) Implementasi program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kegiatan perikanan;
f) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
g) Sinergi dan pemanfaatan corporate social responsibility dan small medium enterprise & partnership program (CSR dan SMEPP), dan;
h) Pertukaran data dan informasi terkait dengan kesepakatan bersama.

(mdk/bim)