Menteri Rini: Pemerintah selalu mengawasi Garuda Indonesia tiap hari

Menteri Rini: Pemerintah selalu mengawasi Garuda Indonesia tiap hari. Menteri Rini meyakini PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) saat ini lebih mengedepankan tata kelola perusahaan yang benar (GCG). Sehingga proses pengadaan barang dan jasa perusahaan dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan.

2017-01-21 08:30:00

Suap eks Dirut Garuda

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meyakini PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) saat ini lebih mengedepankan tata kelola perusahaan yang benar (GCG). Sehingga proses pengadaan barang dan jasa perusahaan dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan.

"Garuda merupakan perusahaan publik, sehingga segala aksi korporasi selalu harus diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS)," kata Menteri Rini seperti dikutip dari Antara, kemarin.

Menteri Rini menanggapi kasus suap yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dalam pembelian mesin jet produksi Rolls Royce Plc.

Dia menjelaskan, sebagai perusahaan publik terdapat mekanisme pengadaan barang dan jasa di mana tidak perlu melakukan koordinasi dengan pihak pemegang saham mayoritas.

Meski begitu, tambah Menteri Rini, sebagai kuasa pemegang saham Garuda, BUMN itu harus tetap berkoordinasi dengan dewan komisaris dan direksi yang merupakan wakil pemerintah di perusahaan.

Pemegang saham mayoritas Kementerian BUMN tetap turut melakukan pengecekan bagi semua proses pengadaan barang di maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

"Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar selalu mengecek setiap rencana pembelian termasuk mengawasi prosesnya. Secara 'day to day', pengawasannya terletak pada komisaris," katanya.

Terkait kasus suap yang menjerat Emirsyah Satar yang merupakan Dirut Garuda periode 2005-2014 itu, Menteri Rini mengatakan dirinya tidak mengetahui duduk persoalan dan kronologisnya.

Dia juga mengatakan, siapa saja yang terlibat dan mengetahui proses pengadaan barang dari Rolls Royce Plc juga di luar sepengetahuannya.

"Proses pengadaan tersebut terjadi pada periode 2009 hingga 2012, jadi saya tidak tahu," ujarnya.

Sementara menurut catatan, bahwa Emirsyah Satar mengundurkan diri pada Desember 2014 atau sekitar 3,5 bulan sebelum masa jabatannya habis.

"Pada akhir 2014 terjadi banyak perombakan susunan direksi. Jadi saya tidak hafal siapa-siapa saja," ujarnya.

(mdk/bim)