Menteri Rini berambisi hapus Kementerian BUMN
Menteri Rini mencontohkan bagaimana pengelolaan BUMN di Malaysia dan Singapura bisa berjalan dengan baik.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan pihaknya terus menggenjot realisasi holding perusahaan pelat merah. Bahkan, misi besarnya adalah membuat super holding yang membawahi seluruh holding BUMN.
Nantinya pembentukan super holding ini akan meniadakan Kementerian BUMN. Seluruh tugas dan fungsi kementerian akan diambil alih oleh institusi baru tersebut di mana seluruh pengelolaannya dilakukan oleh kalangan profesional. Bukan lagi PNS di bawah kementerian.
"Perlu ada lembaga pengelolaan BUMN yang bisa bertindak secara cepat, efisien, efektif dan selaras dengan sistem korporasi," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (25/7).
Arah pembentukan holding tersebut, jelas Menteri Rini, hampir menyerupai dengan super holding milik Malaysia, Khazanah atau di Singapura dengan Temasek-nya. Rencana ini, menurutnya, akan membawa pertumbuhan kinerja signifikan pada perusahaan BUMN Indonesia.
"Dapat berpikir terbuka dan luas. Dan kita melihat juga bagaimana sebetulnya perusahaan negara (BUMN) di negara-negara lain," jelas dia.
Diungkapkan Menteri Rini, sebelum merealisasikan super holding tersebut, dirinya kini berfokus merampungkan pembentukan 5 holding BUMN yang sudah direncanakan, yakni keuangan, infrastruktur, pertambangan, energi dan perumahaan.
"Kami mengusulkan bahwa dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN tidak bentuk kementerian tapi berbentuk super holding," ungkapnya.
Baca juga:
SMF target salurkan dana total Rp 26 T hingga akhir tahun
BUMN ini ditunjuk jadi penasihat keuangan Tax Amnesty
BNI prediksi bisa raup Rp 75 T dana repatriasi hasil Tax Amnesty
Bos PLN akui lebih sering diskusi dengan bawahan Sudirman Said
Utang Trikomsel Rp 1,3 T macet, NPL BNI naik ke 3 persen
Bos PLN menolak cap pembangkang dari Menteri Sudirman
5 Fakta kemarahan Sudirman Said pada PLN hingga disebut pembangkang