Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan Tegaskan Komitmen Penuhi Ketahanan Pangan Aceh
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kesiapan pemerintah memenuhi kebutuhan Ketahanan Pangan Aceh, termasuk cetak sawah baru dan irigasi, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan di Aceh. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu lalu di Banda Aceh, usai acara pelantikan pengurus DPW PAN Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan secara spesifik menyatakan kesediaan pemerintah untuk mendukung Aceh. Dukungan tersebut mencakup percetakan sawah baru, penyediaan irigasi, gabah, dan pupuk. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto sangat berpihak kepada rakyat kecil sehingga terus berupaya memperbaiki pasar khususnya sektor pangan.
Komitmen ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang bertekad mewujudkan swasembada pangan sebagai bentuk kedaulatan dan kehormatan bangsa. Menurut Zulkifli Hasan, pangan bukan hanya sekadar beras untuk makan, tetapi menyangkut hajat hidup 100 juta rakyat Indonesia, termasuk petani, nelayan, dan peternak.
Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Swasembada Pangan
Zulkifli Hasan menekankan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto sangat berpihak kepada rakyat kecil. Oleh karena itu, upaya perbaikan pasar, khususnya di sektor pangan, terus digalakkan. Ini menunjukkan fokus pemerintah pada kesejahteraan masyarakat luas.
Sebelumnya, Indonesia sempat menganut prinsip impor jika kekurangan beras, yang dianggap wajar dalam pasar bebas. Namun, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa bersama Presiden Prabowo, Indonesia harus kembali mencapai swasembada pangan. Swasembada dianggap sebagai kedaulatan dan kehormatan bagi suatu negara.
Pangan, menurut Zulkifli Hasan, bukan hanya sekadar beras untuk konsumsi. Lebih dari itu, pangan menyangkut hajat hidup 100 juta rakyat Indonesia, termasuk petani, nelayan, dan peternak. Ini menunjukkan dimensi luas dari isu ketahanan pangan.
Penataan Tata Niaga dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Zulkifli Hasan menyoroti bahwa berdasarkan UUD dan Pancasila, pertanian dan peternakan seharusnya menjadi usaha rakyat, bukan dikuasai konglomerat. Ia memberikan contoh kasus ayam broiler yang kini dikendalikan oleh dua perusahaan asing, serta tempe-tahu dan produk roti/mie yang dikuasai segelintir perusahaan.
Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan adanya ketidakseimbangan di pasar bebas. Pemerintah berencana menata kembali tata niaga ini bersama Presiden Prabowo. Tujuannya adalah untuk memastikan keberpihakan kepada petani dan pelaku usaha kecil.
Sebagai contoh keberhasilan, Zulkifli Hasan menyebutkan upaya swasembada beras. Harga gabah telah dinaikkan untuk menyejahterakan petani, dan subsidi serta diskon harga pupuk dipermudah. Hasilnya, dalam satu tahun, petani Indonesia menunjukkan kemajuan luar biasa, dan Indonesia sudah tidak mengimpor beras lagi.
Selain sektor pangan, Zulkifli Hasan juga mengkritisi pengelolaan kekayaan alam yang cenderung diobral perizinannya kepada pihak-pihak beruang. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan rakyat, sementara kekayaan hanya dinikmati segelintir orang. Pemerintah bertekad meluruskan kembali agar kekayaan alam seperti emas, perak, batu bara, dan nikel dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Sumber: AntaraNews