Menteri Basuki Duga OTT Kementerian PUPR Buntut Lelang Proyek Penyediaan Air Minum

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, belum mengetahui identitas anak buahnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia berdalih tak mengetahui hal itu lantaran instansi yang dibawahinya memiliki ribuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

2018-12-29 08:18:59

OTT Pejabat Kementerian PUPR

"Jumlah Satker (Satuan Kerja) di Kementerian PUPR itu ada 165 satuan kerja. Total pegawai PUPR ini sekitar 22 ribu. Satker itu 1.165 dan pejabat pembuat komitmen yang ada 1.904 PPK yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (28/12) malam.

Lebih lanjut, dia mengatakan, PPK bukan merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pelelangan. "Yang melakukan pelelangan itu ada di bawah Pokja (kelompok kerja), ada 888 kelompok kerja yang melakukan pelelangan. Pokja ini terdiri dari 2843 orang," imbuhnya.

Adapun dia menduga, tindakan curang yang terendus KPK itu kemungkinan terjadi pada oknum-oknum yang berpartisipasi dalam sistem pelelangan tersebut.

"Tadi saya bilang bahwa pengadaan sistem barang dan jasa pasti ada kompetisi antar penyedia jasa. Pasti yang ikut lelang ingin menang. Bukan menuduh, tapi ini logika. Mungkin ada di situ," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Basuki menyampaikan, KPK menangkap basah bawahannya di kantor Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang berada di kawasan Pejompongan, Jakarta. Di daerah ini terdapat proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Kementerian PUPR akan cari informasi detail terkait kasus ini. Kantor yang digeledah kantor proyek di Pejompongan," tegas dia.

"Saya yakin KPK bekerja dengan SOP, dan terbukti di pelaksanaan. Saya serahkan sepenuhnya pada KPK. Ini sudah masuk ranah hukum," pungkasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com

(mdk/gil)