Menko Puan bangga Indeks Pembangunan Manusia tumbuh tinggi & ketimpangan terus turun

Puan mencatat, kesejahteraan rakyat dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari naiknya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 69,5 pada tahun 2015, 70,19 pada tahun 2016, dan 70,79 pada tahun 2017.

2017-10-23 12:33:05

Menko PMK

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan bahwa salah satu fokus pemerintah Jokowi-JK adalah memberantas ketimpangan sosial ekonomi di Tanah Air. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan tahun 2017 sebagai tahun pemerataan.

Dia mencatat, kesejahteraan rakyat dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari naiknya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 69,5 pada tahun 2015, 70,19 pada tahun 2016, dan 70,79 pada tahun 2017.

Sementara, indeks gini atau ketimpangan mengalami tren penurunan dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,402 pada tahun 2015, 0,394 pada tahun 2016, dan 0,393 pada tahun 2017. Ini disebabkan dari peningkatan daya beli 40 persen masyarakat terbawah, yang meningkat dari 17,02 persen pada tahun 2016 menjadi 17,12 pada tahun 2017.

"Pertumbuhan IPM periode 2015-2015 mencapai 0,91 persen, di mana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 persen. Atas capaian tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development," kata Puan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/10).

Naiknya nilai IPM dan turunnya indeks gini tersebut dinilai berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sedangkan selama periode 2015-2017, tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen di 2015 menjadi 10,86 persen di 2016 dan 10,64 persen di 2017.

"Program pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar adalah melalui bantuan pangan, kesehatan, jaminan akses pendidikan, subsidi, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bansos pemerintah tersebut dapat menyangga 26-30 persen pengeluaran rumah tangga masyarakat tidak mampu," imbuhnya.

(mdk/idr)