Menkeu Sri Mulyani wajibkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai melayani tanpa intimidasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai berperan penting dalam penerimaan negara. Maka dari itu, penting untuk keduanya memberi pelayanan yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan membayar dari masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai berperan penting dalam penerimaan negara. Maka dari itu, penting untuk keduanya memberi pelayanan yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan membayar dari masyarakat.
"Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai adalah 2 institusi yang penting untuk membangun kepercayaan. Bukan hubungan berdasarkan intimidasi. Kami akan terus berusaha melayani dengan baik sehingga masyarakat akan percaya," ujar Menteri Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (25/10).
Pemerintah, lanjutnya, harus bisa mengumpulkan penerimaan negara tanpa membuat ekonomi resah, dan bisa mengumpulkan uang negara tanpa membuat masyarakat ketakutan. Diharapkan, sinergi antar DJP dan Bea Cukai bisa menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Menteri Sri Mulyani mengingatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal untuk menghadapi berbagai gejolak yang terjadi di dunia, sehingga perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Demi kuatnya APBN khususnya sisi penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat penting.
Mengingat, 75 persen pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, dan sisanya berasal dati penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Di sinilah pendapatan, meskipun ada pendapatan bukan pajak, namun lebih dari 75 persen pendapatan negara dari perpajakan. Dan perpajakan itu dari 2 institusi ini," kata Menteri Sri Mulyani.
Baca juga:
Darmin: Realisasi pajak tiga bulan lagi tentukan defisit APBN 2017
Menhub targetkan hemat APBN Rp 1 T dari proyek pengembangan bandara dan pelabuhan
Komisi III bandingkan anggaran penyelidikan KPK dan Kejaksaan Agung
Hingga 2019, Rp 1.941 T dana APBN dialokasikan bangun infrastruktur
Sri Mulyani: Akuntabilitas anggaran harus fokus pada hasil, bukan melulu pada proses
Pemerintah dinilai terlalu pesimistis targetkan nilai tukar 2018 Rp 13.500
Darmin sebut kenaikan dana parpol 10 kali lipat tak bebankan APBN