Menkeu minta prosedur pemungutan pajak bisnis e-commerce diperjelas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta tim Kementerian Keuangan mengkaji dan menyusun proposal proses pemungutan pajak dari bisnis internet di Indonesia. Sebab, persoalan pajak perusahaan e-commerce maupun platform online merupakan masalah serius di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia.

2016-09-16 16:36:18

E-commerce

"Saya sudah minta tim di kemenkeu untuk melihat trend dari aktivitas ekonomi yang seperti ini di Indonesia, dan pada saat melakukan perbandingan dengan negara lain. Sehingga jangan sampai kita membuat rejim yang kemudian dianggap kita tidak kompetitif, atau sangat tidak mampu mengoleksi potensi penerimaan negara," ucap Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9).

Dia menjelaskan, proses transaksi antara penjual dan pembeli yang dihubungkan melalui internet menjadi kendala bagi pemerintah dalam memungut pajak.

"Bagaimana memungut pajak yang adil bagaimana, letak aktivitas ekonominya, di mana nilai tambahnya dan di mana pajak dipungut. Saya lihat saja di negara-negara lain kompleksitas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi seperti ini, akan kita sikapi," ungkapnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan bahwa pemerintah memiliki aturan pemungutan pajak, bahkan saat ini telah terdapat standar operasional prosedur (SOP) untuk memungut pajak Google.

Namun, apabila Google masih belum dapat memenuhi aturan yang berlaku maka pemerintah akan bertindak tegas terhadap perusahaan internet tersebut.

"Kan ada SOP nya jadi kalau misalnya Google seperti itu (sudah ada aturannya). Jadi Dirjen Pajak akan melihat kan itu ada SOP nya," jelasnya.

(mdk/sau)