Membongkar strategi pemerintah atasi ketimpangan kaya-miskin

Pemerintah membentuk beberapa pilah kebijakan yang satu sama lain bisa saja berhubungan. Pilar pertama adalah terkait dengan kebijakan reforma agraria, terkait dengan bidang pertanian dan perkebunan.

2017-02-01 10:04:09

Ekonomi Indonesia

Pemerintah Jokowi-JK tengah menyiapkan kebijakan ekonomi yang mengedepankan pemerataan untuk mengurangi ketimpangan orang kaya dan miskin.

"Ada beberapa pilar untuk kebijakan ini yang satu sama lain bisa saja berhubungan tapi bisa juga tidak terlalu berat," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution seperti dikutip dari situs Setkab di Jakarta, Rabu (1/2).

Menurut Darmin, pilar-pilar kebijakan itu antara lain terkait kebijakan reforma agraria, terkait dengan kebijakan di bidang pangan (pertanian) dan perkebunan. Kebijakan ini menyoroti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya tidak cukup kalau hanya diberikan kesempatan yang sama, tetapi juga perlu modal.

"Oleh karena itu, reforma agraria pertama-tama kebijakannya adalah mengenai bagaimana memberikan equity. Bagaimana memberikan modal kepada mereka, terutama petani yang nggak punya lahan atau punya lahan tapi kecil," jelas Darmin.

Darmin menegaskan, pemerintah cenderung tidak akan membagi-bagikan lahan begitu saja, tetapi akan membuatnya dalam bentuk kelompok. "Akan lebih bagus hasilnya 50 hektar pohon cabai dibandingkan dengan masing-masing setengah hektar tapi tersebar di 200 tempat," ujarnya.

Selanjutnya, di bidang perkebunan, pemerintah akan mendorong agar tidak hanya komoditas kelapa sawit yang menonjol, tetapi juga karet, kelapa, cokelat, kopi dan sebagainya, yang di dalamnya perkebunan rakyat cukup dominan. Dari hasil review pemerintah, ditemukan bahwa pembibitan dalam perkebunan rakyat tidak pernah direncanakan dengan baik. Diakui Darmin, jika selama ini memang tidak dihasilkan bibit yang baik untuk dibeli petani.

Melalui kebijakan reforma agraria, jelas Darmin, pemerintah juga membangun rumah bagi masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di daerah-daerah kumuh. Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong sinergi antara nelayan penghasil rumput laut dengan perusahaan besar untuk melakukan investasi pengolahan rumput laut.

"Kalau kita konsisten dengan kebijakan itu, maka artinya pemerintah tidak akan memberikan konsesi kepada perusahaan besar untuk melakukan budidaya rumput laut. Itu adalah biar nelayan saja," jelas Darmin.

Selanjutnya, pemerintah juga akan menyusun kebijakan pengeluaran APBN bukan hanya diarahkan untuk melahirkan proyek-proyek kegiatan-kegiatan padat karya, tetapi juga melahirkan kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti halnya membangun infrastruktur jalan, jembatan, atau pembangkit listrik. "Pemerintah akan mencarikan jalan supaya kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa lahir."

Terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasional, menurut Menko Perekonomian, pemerintah akan merombak secara besar-besaran, supaya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bukan hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi. "Sehingga kalau dia drop out pun, dia bisa mencari kerja, karena dia punya sertifikat kompetensi dan seterusnya," ujarnya.

Agar pelaksanaan dan koordinasi bisa cepat dilakukan, pemerintah juga akan mempertimbangkan apakah perlu dibuat lembaga tersendiri untuk mengelola itu, atau cukup dengan Kementerian-Kementerian Koordinator yang ada.

"Kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, infrastruktur, deregulasi, dan sebagainya tetap berjalan. Tetapi kita melihat ada sejumlah kebijakan yang perlu dilakukan, sehingga pemerataan itu betul-betul membaik ke depan ini," tutupnya.

(mdk/idr)