LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Bos Bappenas Ungkap Sulitnya Pengentasan Kemiskinan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, data kemiskinan yang berubah-ubah sebagai penyebab sulitnya pengentasan kemiskinan di Tanah Air. Sebab, kemiskinan masih menjadi daya tarik untuk mendulang suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

2020-07-02 09:36:09
Bappenas
Advertisement

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, data kemiskinan yang berubah-ubah sebagai penyebab sulitnya pengentasan kemiskinan di Tanah Air. Sebab, kemiskinan masih menjadi daya tarik untuk mendulang suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saat jelang Pilkada garis kemiskinan dinaik-naikkan agar bansos banyak. Tetapi saat terpilih garis kemiskinan akan diturunkan," kata Suharso dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, ditulis Kamis (2/7).

Menurutnya praktik tersebut bertujuan meningkatkan citra pemimpin setempat. Mengingat turunnya angka kemiskinan dikaitkan dengan prestasi atau capaian kinerja positif selama dijabatnya

Advertisement

Namun, aksi sepihak pemimpin daerah yang mempermainkan angka kemiskinan justru menyulitkan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab, berbagai bantuan yang diguyur pemerintah pusat menjadi tak efektif karena data kemiskinan di daerah tidak valid.

Maka, Suharso menilai wajar apabila Menteri Sosial Juliari P Batubara akan terus disibukkan dengan berbagai bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan. Mengingat intervensi pemerintah pusat terkait pengentasan kemiskinan masih bergantung pada data yang diberikan oleh daerah.

Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta konsisten untuk melakukan pembaruan data terkait kondisi nyata di lapangan. Sehingga tingkat keparahan atas kemiskinan di sejumlah daerah dapat terukur untuk dikaji lebih detail oleh pihaknya.

Advertisement

"Perumusan APBN dipengaruhi oleh data yang diberikan daerah, daerah yang tidak melakukan update maka tentu pasti terjadi sesuatu di sana. Itu yang menjadi persoalan kita sebenarnya," tukasnya.

Baca juga:
Menko Luhut: Bank Dunia Naikkan Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas
DPR Nilai Perbedaan Data Kemiskinan Timbulkan Gejolak di Masyarakat
Dirjen Dukcapil Sebut akan Dorong Daerah Segera Perbarui Data Kemiskinan
Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial, Mensos Usul Tambahan Anggaran Rp875 M
DPR Minta Data Kemiskinan Hanya Satu di Kemensos agar Bansos Tak Tumpang Tindih
Mensos: 92 Kabupaten/Kota Belum Perbarui DTKS Sejak 2015

(mdk/azz)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.