Laporan keuangan pemerintah Jokowi-JK jadi terbaik dalam 12 tahun

2017-05-19 19:29:45

Ekonomi Indonesia

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 telah selesai disusun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, LKPP tersebut diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan opini audit terbaik yang dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

Menteri keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan bukti adanya peningkatan kualitas LKPP dari tahun ke tahun.

"Jumlah temuan LKPP 2015 22 turun jadi 11 temuan di LKPP 2016 dan pencatatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (19/5).

Sri Mulyani mengungkapkan, capaian tersebut salah satunya karena pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP tahun sebelumnya.

"Pemerintah telah berhasil menyelesaikan suspend, yaitu perbedaan realisasi Belanja Negara yang dilaporkan Kementerian/Lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebuh baik sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016," katanya.

Meski demikian, BPK menyampaikan bahwa dalam LKPP 2016 masih terdapat temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan. Diantaranya adalah, pengendalian atas pengelolaan program subsidi, pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik kereta api, tindakan khusus penyelesaian aset negatif dana jaminan sosial kesehatan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan piutang bukan pajak, pengembalian pajak serta pengelolaan hibah langsung.

"Temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP 2016. Pemerintah akan membuat rencana tindak lanjut yang terukur, menyelesaikannya dan menyampaikan penyelesaiannya kepada BPK," pungkas Sri Mulyani.

(mdk/sau)