Kritik Faisal Basri ke pemerintah mau beli 51 persen saham Freeport

Faisal mengkritik pemerintah Indonesia yang ngotot ingin membeli saham Freeport. Menurutnya, langkah ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2017-03-08 09:23:48

Freeport

PT Freeport Indonesia masih belum setuju dengan peraturan Pemerintah Indonesia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), di mana Freeport berkewajiban melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara bertahap.

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri pun angkat bicara terkait hal ini. Faisal mengkritik pemerintah Indonesia yang ngotot ingin membeli saham Freeport. Menurutnya, langkah ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ada opsi 51 persen itu uangnya berapa pertanyaannya? Uangnya dari mana? Katakan ada uang, enggak nambah pertumbuhan ekonomi, enggak ada efek sumbangan perekonomian, cuma berubah kepemilikan," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/3) malam.

Jika Freeport divestasi atau melepas saham lewat pasar modal, tidak bisa dipastikan memberikan dampak baik ke Indonesia. Lebih buruknya jika saham Freeport anjlok maka pemerintah menanggung akibatnya.

"Sekarang pemerintah mau 51 persen. Harga saham anjlok, nah ini gila pemerintah berbisnis," ujarnya.

Menurut Faisal, pemerintah Jokowi lebih baik menggunakan uang untuk mensejahterakan rakyat. Jika terus ngotot dan Freeport mengajukan jalur arbitrase, kemungkinan buruknya Indonesia kalah dari Freeport ini dapat membuat rakyat semakin sengsara khususnya masyarakat Papua.

"Efeknya ke pertumbuhan ekonomi takutnya dibawa ke arbitrase. Force major rugi kita, istimewa dia enggak bayar kewajiban, terus misal dapat dana fresh USD 30 juta. Kemudian buat apa divestasi kalau harga komoditas enggak selalu tinggi, hanya bagi-bagi risiko. Pendapatan pemerintah akan turun jika ini terjadi," tutupnya.

(mdk/idr)