Ketua DPR Tagih Janji Jokowi Pisahkan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan

Dia mengatakan bahwa pemisahan tersebut terdapat dalam dalam revisi undang-undang KUP. Di dalam aturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan DJP menjadi badan penerimaan negara.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo kembali menagih janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan. Dia menyampaikan bahwa ide pemisahan ini merupakan salah satu poin dalam janji kampanye Presiden Joko Widodo alias Jokowi semasa Pemilihan Presiden 2014.

"Itu janji kampanye Jokowi 2014 yang belum sempat diwujudkan, tapi ini kita sedang dibahas di DPR," kata dia saat ditemui usai menghadiri Seminar Nasional INDEF, Jakarta, Selasa, (26/3).

Dia mengatakan bahwa pemisahan tersebut terdapat dalam dalam revisi undang-undang KUP. Di dalam aturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan DJP menjadi badan penerimaan negara.

"Karena kita melihat pembentukan badan yang lebih efisien dalam lebih meningkatkan penerimaan negara," ujarnya.

"Karena pertama bertanggung jawab langsung ke presiden, kemudian ada parameter-parameter yang lebih terukur dalam meningkatkan penerimaan pajak," imbuhnya.

DPR, kata dia, tentu menginginkan agar aturan yang menjadi payung hukum dapat segera selesai. "Kami memiliki keinginan untuk selesaikan secepat-cepatnya mudah-mudahan Sebelum masa jabatan berakhir BPN sudah bisa terbentuk agar semua program Pak Jokowi 2014-2019 terwujud," tandasnya.

Baca juga:
Indef: Kepatuhan Bayar Pajak di Indonesia Masih Rendah
Pengamat Minta Penurunan Pajak Badan Usaha Harus Dilakukan Bertahap
Pengamat Pertanyakan Sikap PKS Ingin Hapus Pajak Kendaraan Bermotor
Untung Rugi Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor
Kampanye Terbuka di Condet, PKS Janji Hapus Pajak Motor & SIM Seumur Hidup
Misbakhun Desak Menkeu Segera Pangkas Pajak Korporasi sesuai Keinginan Jokowi