Kepentingan buruh di balik pencapresan Jokowi

Kebijakan untuk mensejahterakan buruh dan tidak berorientasi pada upah murah, bakal menjadi salah satu pertimbangan.

2014-03-15 12:03:00

Capres Jokowi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memandang majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu calon presiden merupakan hal wajar dalam iklim demokrasi Indonesia. Bukan hal mudah bagi Jokowi untuk mendapat dukungan seluruh rakyat, termasuk kaum buruh di tanah air.

Jokowi harus mampu menyakinkan dan membuktikan komitmen untuk kesejahteraan buruh di Indonesia. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemimpin nasional harus pro terhadap kaum buruh.

Kebijakan untuk mensejahterakan buruh dan tidak berorientasi pada upah murah, bakal menjadi salah satu pertimbangan kaum buruh. "Jutaan buruh Indonesia pasti akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih capres yang pro upah murah dan akan memilih capres yang anti korupsi (termasuk oleh orang dekatnya)," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Sabtu (15/3).

Dia menuntut presiden selanjutnya, apakah Jokowi atau calon lainnya, untuk meningkatkan upah buruh di dalam negeri. Minimal, kata dia, pada 2015 upah buruh bisa naik 30 persen. Upah buruh di Indonesia minimal bisa sama dengan Thailand dan Filipina untuk meningkatkan produktivitasnya.

Bukan itu saja, implementasi jaminan kesehatan gratis buat buruh, jaminan pensiun wajib untuk buruh, penghapusan tenaga kerja alih daya atau outsourcing, perumahan buruh dan transportasi publik murah, menjadi tantangan untuk presiden selanjutnya.

"Pendidikan gratis sampai perguruan tinggi,dan advokasi anggaran yaitu 0,5 persen APBN untuk kesejahteraan buruh," jelas dia.

(mdk/noe)