Kena sunat anggaran, Kemenhub batal beli pesawat dan bus baru

Kena sunat anggaran, Kemenhub batal beli pesawat dan bus baru. Kemenhub hanya akan melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang terhadap perusahaan-perusahaan operator bus. Saat ini, rencana tersebut tengah diproses oleh Kementerian Keuangan.

2016-11-01 15:39:31

penghematan anggaran

Kementerian Perhubungan menyatakan kesiapannya untuk memangkas anggaran untuk kedua kalinya. Hal ini sesuai dengan usulan Kementerian Keuangan yang telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akibat pemangkasan anggaran tersebut maka kementeriannya akan melakukan efisiensi seperti pembatalan pembelian pesawat dan bus. Bus nantinya akan diberikan untuk dikelola oleh Perum Damri.

"Kami tidak membeli pesawat dan bus dulu, tetapi disubsidi saja," ujar Menteri Budi di Kantornya, Jakarta, Selasa (1/11).

Dia menambahkan, pihaknya hanya akan melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang terhadap perusahaan-perusahaan operator bus. Saat ini, rencana tersebut tengah diproses oleh Kementerian Keuangan.

"Kami memberikan kontrak jangka panjang, kita lagi minta persetujuan dengan Menkeu supaya bisa membuat jangka panjang, sehingga memastikan uang yang ditanamkan yang benar-benar," ucapnya.

Meski demikian, mantan direktur PT Angkasa Pura II (Persero) memastikan pemotongan tidak akan dilakukan kepada program strategis. "Kita memang dikurangi tapi masih optimis bisa manage," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan memotong kembali belanja negara Rp 137,6 triliun. Termasuk, Kementerian Perhubungan dipotong sebesar Rp 2,7 triliun menjadi Rp 45,98 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penghematan yang dilakukan berasal dari sisa anggaran tahun lalu. Pemilihan pos sunat dilakukan tidak asal-asalan, yakni menggunakan semacam kategori penyaringan.

Seperti, penghematan tidak boleh menyasar gaji dan tunjangan. Lalu, tidak dapat dilakukan pada dana bantuan sosial serta program yang berorientasi pada masyarakat miskin.

Kemudian, pengeluaran pemerintah yang tidak dapat dilakukan pada program yang telah masuk kontrak.

(mdk/bim)