Kementerian Perhubungan Bakal Bangun Pelabuhan di Ibu Kota Baru

Pemerintah telah menetapkan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Berbagai persiapan pembangunan pun tengah dilakukan pemerintah pusat. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan baru di Kota Baru, Batu Licin, Kalimantan Selatan.

2019-10-05 12:00:00

Ibu Kota Baru

Pembangunan tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian konsensi antara Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIl Kotabaru-Batulicin, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Swangi Indah yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Swangi Indah, Krismarsyaf Tambia di Jakarta.

Pembangunan pelabuhan tersebut diungkapkan Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru-Batulicin Capt M Hermawan karena lokasi pelabuhan berdampingan dengan Ibu kota baru.

Sehingga kerja sama tersebut diharapkannya dapat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya kepada masyarakat sekitar.

"Besar harapan kami pula, melalui perjanjian ini dapat memberikan nilai positif pada peningkatan ekonomi sekitar, melalui penyerapan tenaga kerja, serta usaha mikro dan makro," ungkapnya dalam siaran tertulis ditulis Sabtu (5/10).

Keberadaan pelabuhan, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, mulai dari mikro hingga makro. Sehingga pembangunan dirasakan dapat membangun wilayah Kalimantan Selatan ke depannya.

Dengan hadirnya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Swangi Indah akan menstimulus BUP swasta lainnya, khususnya dari Kalimantan Selatan untuk turut berinvestasi di bidang kepelabuhanan, khususnya di Pelabuhan Kotabaru-Batulicin.

"Terlebih saat ini kita ketahui Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi salah satu wilayah penopang Ibu Kota Baru yakni di Kalimantan Timur," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Swangi Indah, Krismarsyaf Tamba menyebut perjanjian konsensi merupakan bentuk kepastian bagi swasta yang bergelut di bidang kepelabuhan.

Perjanjian juga merupakan bukti adanya persaingan bisnis yang sehat, karena tidak ada monopoli dalam bisnis ini, siapapun swasta yang memiliki Badan Usaha Pelabuhan dapat mengembangkan bisnisnya dengan menggandeng pemerintah sebagai rekan bisnis," ungkap Krismarsyaf.

Dengan terjalinnya kerjasama lanjutnya, dapat membuka peluang bagi pengusaha, khususnya putera daerah untuk mengembangkan bisnisnya di bidang usaha pelabuhan. "Dan tentunya berimbas pada meningkatnya perekonomian masyarakat daerah setempat," imbuhnya.

Peran Pelabuhan saat ini sangat penting dan strategis dalam pertumbuhan industri dan perdagangan, serta merupakan suatu entitas usaha yang memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

(mdk/did)