Kementerian BUMN Sebut RI Masih Butuh Impor KRL Bekas

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merampungkan hasil audit rencana impor KRL bekas dari Jepang. Rencana impor tersebut jadi polemik, lantaran Kementerian Perindustrian menilai itu tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian lewat penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

2023-04-05 14:21:38

KRL

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengaku, dirinya belum menerima hasil rekomendasi BPKP. Namun, dia hendak berdiskusi dengan BPKP. Sebab, jadi tidaknya impor KRL bekas Jepang harus dipertimbangkan baik-baik.

"Kita memahami percepatan untuk impor karena ini ada kebutuhan. Tapi juga di sisi lain kita juga lihat sisi kemampuan INKA terkait kualitas, kita cari titik tengahnya. Kita belum baca, nanti kita tentukan titik temu yang pas," ujar Tiko, sapaan akrabnya saat ditemui di Travoy Hub TMII, Jakarta, Rabu (5/4).

Untuk produksi dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA) beberapa waktu lalu sudah menyelesaikan desain KRL di pabrik Banyuwangi. Sehingga operasional KRL Commuter Line tidak perlu lagi tergantung pada kereta bekas Jepang.

"Kemarin kita di Banyuwangi sudah resmikan proses produksinya, dan kita sudah detailkan desainnya yang sesuai spec, yang sama dengan spec dari Jepang," ungkapnya.

Namun, proses produksi KRL ciptaan anak bangsa tersebut tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Sehingga, Tiko menilai urgensi impor KRL bekas Jepang tetap penting.

"Kita mungkin akan mulai produksi dan selesai tahun 2025. Kita paham bahwa kebutuhannya besar. Kita akan rekomendasikan antara percepatan produksi INKA, dan sementara diisi dengan impor. Tapi kita lihat dulu rekomendasi BPKP, apa yang musti kita penuhi dulu," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)