Indonesia Disebut Masih Perlu Impor KRL Hingga 2025

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga saat ini belum memutuskan rencana impor rangkaian gerbong KRL bekas dari Jepang. Meski beredar kabar bahwa hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak merekomendasikan adanya impor KRL bekas.

Pengamat transportasi sekaligus akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, keputusan tersebut tidak cukup tepat. Dalam beberapa kesempatan, Djoko menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan trainset Jabodetabek, Indonesia perlu melakukan impor hingga 2025.

"Itu yang pernah saya usulkan beberapa waktu lalu, sampai 2025 impor, mulai 2025 produk PT INKA," ujar Djoko kepada merdeka.com, Rabu (5/4).

Pertimbangan Djoko menyampaikan itu salah satunya kebutuhan masyarakat terhadap KRL sangat tinggi. Dan kecepatan produksi dalam negeri belum cukup mengimbangi kebutuhan.

Djoko pun enggan menanggapi lebih lanjut terkait kabar hasil audit BPKP terhadap impor KRL bekas Jepang. Dia menuturkan, keputusan final ada pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Meski demikian, dia berharap impor tetap ada jika komunitas masyarakat terus bersuara mengenai urgensi pemenuhan trainset KRL Jabodetabek.

Sedianya, Keputusan pemerintah untuk meretrofit atau impor rangkaian kereta KRL Jabodetabek, disampaikan pada bulan Maret. Keputusan tersebut sesuai dengan target hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Nanti dua minggu lagi kita putuskan apakah itu retrofit apakah impor," ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, usai mengadakan rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (6/3).

Kemudian, Agus juga menyampaikan saat rapat tadi juga membahas upaya pemerintah untuk memastikan kapabilitas perusahaan dalam hal pengadaan rangkaian KRL Jabodetabek ini. Namun, kebijakan pengadaan KRL Jabodetabek untuk tahun 2023, bisa mengkombinasi dua skema, antara retrofit ataupun impor.

"Tapi kalau untuk pengadaannya diputuskan tadi audit dari situ nanti kita lihat untuk 2023 berapa yang akan di retrofit dan berapa yang akan impor. Ada opsi hybrid," pungkasnya.