Kementan diminta perbaiki data produksi pangan cegah polemik soal impor

Kementerian Pertanian diminta untuk melakukan evaluasi kinerja. Janji swasembada pangan dinilai belum sepenuhnya terpenuhi, karena kebutuhan pangan masih dipenuhi melalui impor. Salah satu faktornya adalah karena minimnya koordinasi Kementerian Pertanian dengan kementerian lainnya.

2018-02-19 13:19:02

Kementan

Direktur Centre For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengimbau agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi kinerja. Hal ini terkait polemik impor beras akibat tidak adanya data produksi yang memadai.

Menurutnya, persoalan impor beras ini juga diikuti oleh klaim swasembada pangan, pengadaan lahan yang memadai, maupun ketersediaan bibit yang nyatanya tidak sesuai harapan karena koordinasi yang tidak memadai.

"Padahal perlu informasi yang akurat dan valid terkait ketersediaan beras. Harus akurat, jika tidak berarti kinerjanya jelek," kata Uchok dikutip dari Antara, Senin (19/2).

Uchok melihat belum ada program Kementerian Pertanian yang berjalan dengan baik, karena tidak terealisasi sesuai dengan target dan tujuan untuk memakmurkan petani. "Kementan juga perlu mengklarifikasi masalah pengadaan benih, lahan maupun pestisida sesuai audit BPK. BPK harus membawa ke ranah hukum kalau tidak ditanggapi," ujar Uchok.

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menambahkan janji swasembada pangan belum sepenuhnya terpenuhi, karena kebutuhan pangan masih dipenuhi melalui impor. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi penyebab kesulitan mencapai swasembada adalah karena minimnya koordinasi Kementerian Pertanian dengan kementerian lainnya.

"Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain masih berantakan," kata politisi Partai Gerindra ini.

(mdk/azz)