Kemenkeu Tanggapi Prabowo Soal Kebocoran Keuangan Negara Rp 2.000 Triliun

Kepala Biro Komukasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menyebutkan kebocoran uang negara dapat diartikan secara luas dan multi dimensi. Pemerintah terus memerangi berbagai kebocoran anggaran baik yang berbentuk kejahatan korupsi, maupun dalam bentuk infesiensi dan kelemahan kompetensi.

2019-04-07 16:08:30

Kemenkeu

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, mengaku sangat senang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya potensi kehilangan keuangan negara seperti yang selama ini disampaikannya.

Kepala Biro Komukasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menyebutkan kebocoran uang negara dapat diartikan secara luas dan multi dimensi.

"Kebocoran uang negara bisa disebabkan oleh kejahatan korupsi di semua cabang pemerintahan baik Eksekutif (Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah), Legislatif dan Yudikatif. Jenis kebocoran ini bila masyarakat mengetahui harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK, karena negara Indonesia adalah negara hukum," kata dia kepada Merdeka.com, Minggu (7/4).

Sementara itu, dia melanjutkan bahwa kebocoran anggaran adalah inefisiensi maupun kelemahan perencanaan.

"Ini bentuk penggunaan anggaran yang tidak optimal atau bahkan sia-sia. Kelemahan jenis ini merupakan persoalan kapasitas dan kualitas birokrasi yang fundamental. Obatnya adalah reformasi birokrasi, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, dan membangun kompetensi birokrasi," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah terus memerangi berbagai kebocoran anggaran baik yang berbentuk kejahatan korupsi, maupun dalam bentuk infesiensi dan kelemahan kompetensi.

"Ini adalah tugas seluruh komponen pemerintahan yang dituangkan dalam berbagai program : strategi nasional pemberantasan korupsi, menciptakan wilayah bebas korupsi dan zona integritas, maupun program Reformasi Birokrasi dan transformasi kelembagaan," ujarnya.

Dia menyatakan Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara akan terus berkomitmen mengelola APBN dan keuangan negara secara berintegritas, kredibel dan profesional.

Dia menyebutkan, setiap tahun pengelolaan keuangan negara dan APBN diaudit oleh BPK. Tahun 2016 dan 2017 laporan keuangan pemerintah pusat mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK.

"Kami sangat menentang kebocoran anggaran baik dari korupsi maupun inefisiensi pada penggunaan anggaran. APBN adalah uang rakyat, hak rakyat harus terus dijaga dan tidak boleh dikhianati satu rupiahpun."

Sebelumnya, Prabowo mengatakan KPK menyatakan bahwa jumlah potensi uang yang hilang dua kali lipat dari perhitungannya selama ini.

"Dua hari ini saya merasa sangat bahagia. Karena KPK punya dua kali hitungan saya," kata Prabowo ketika menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia, di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (5/4) malam.

Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp 1.000 triliun. Namun KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp 2.000 triliun. Menurutnya, perhitungannya selama ini tidak asal-asalan.

"Saya bersyukur Alhamdulillah salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan ada menteri pemerintah sendiri yang mengatakan lose di sektor tertentu lebih dari itu," jelasnya,

"Jadi akhirnya yang benar siapa?" tanya Prabowo.

(mdk/azz)