Kemenkeu soroti rencana pembangunan nasional yang masih parsial

Tidak jarang hal ini menyebabkan pendanaan tumpang tindih atau justru tidak tergarap sama sekali.

2016-04-13 16:52:09

Pemerintah terus mendorong pembangunan, khususnya infrastruktur. Rencana pembangunan yang dinilai masih parsial atau dilakukan per sektor, disadari menjadi menghambat.

"Sampai 2016 ini memang rencana pembangunan kita itu, kadang kadang masih parsial. Perencanaan yang komprehensif itu sangat diperlukan," kata Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Askolani di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta, Rabu (13/4).

Lebih khusus Askolani menyoroti perihal pendanaan pembangunan. Rencana pembangunan yang dilakukan parsial atau per sektor, tidak jarang menyebabkan pendanaan tumpang tindih atau justru tidak tergarap sama sekali.

"Kita tahu untuk mendanai pembangunan itu tidak harus dari kementerian, program pembangunan itu bisa lewat K/L (kementerian/lembaga), bisa juga lewat DAK (dana alokasi khusus), dan bisa juga lewat dana desa," tutur Askolani.

Oleh sebab itu, pemerintah berencana memberikan alokasi dana desa lebih besar di 2017, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "2015 dana desa pagunya hanya Rp 20 triliun, tahun ini Rp 47 trilun, dan 2017 akan menuju Rp 70-80 triliun. Mungkin tahun berikutnya mungkin akan naik lagi sampai Rp 100 triliun," imbuh Askolani.

Lebih lanjut Askolani menilai, dalam kondisi saat ini, segala sumber pendanaan perlu dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang memiliki perencanaan terintegrasi dan efisien.

(mdk/bim)