Kemenkeu Buka Rekrutmen Lulusan SMA Jadi Pegawai Bea Cukai
Kemenkeu membuka rekrutmen 300 lulusan SMA untuk petugas lapangan Bea Cukai.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk bergabung sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan tenaga lapangan semakin meningkat, sehingga tidak semua posisi dapat dipenuhi oleh pegawai berlatar belakang teknis.
“Bea cukai itu kan butuh tenaga lapangan tuh, jangan semua bawa tenaga teknisnya, teknis-teknis yang ngambilin bea cukai itu,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Ia menyebut, rekrutmen akan dilakukan secara langsung di masing-masing daerah. Pemerintah menargetkan sekitar 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia untuk mengisi posisi petugas lapangan Bea Cukai.
“Udah lihat kan kita petugas di mana-mana. Sebagian juga karena kurang orang, kita akan rekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti,” ujarnya.
Rekrutmen 2026 Difokuskan Kembali untuk Lulusan STAN
Meski membuka jalur SMA pada 2025, Kemenkeu memastikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 akan kembali diprioritaskan bagi lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Keputusan ini diambil setelah tahun berjalan Kemenkeu merekrut 1.100 pegawai non-STAN.
“Next-nya STAN semua. Karena 1.100 sebelumnya sudah direkrut dari luar STAN,” kata Purbaya.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan kompetensi teknis di internal kementerian.
19.500 Formasi Baru Disiapkan Hingga 2029
Strategi perekrutan ini menjadi bagian dari rencana besar penambahan personel Kemenkeu hingga 2029. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029 dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025, kementerian menargetkan 19.500 rekrutmen baru dalam lima tahun.
Pada 2025, Kemenkeu menyiapkan 2.100 formasi untuk berbagai unit kerja, termasuk Bea Cukai. Mulai 2026 hingga 2029, rekrutmen akan dibuka sebanyak 4.350 formasi setiap tahun.
Tambahan tenaga ini diperlukan untuk menutup kekosongan akibat pensiun, perpindahan instansi, pengunduran diri, maupun faktor lain yang mengurangi jumlah pegawai.