Kemenkeu akui sistem SPAN belum sentuh penyerapan anggaran daerah
SPAN saat ini baru fokus pada manajemen keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Pemerintah Indonesia tengah menerapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk memperbaiki kondisi keuangan negara. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Marwanto Harjowiryono mengatakan sistem ini sudah disosialisasikan bahkan sebelum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2015 lalu.
"Kesiapannya sudah ada. Pak presiden sudah meresmikan bulan April lalu. Pada saat itu kami launching secara bertahap, 2014 kita launching hingga setelah diresmikan kita launching. Jadi praktis semuanya sudah terimplementasi," kata Marwanto di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/11).
Dia menambahkan, sistem ini juga bisa membantu pemerintah untuk melakukan penyerapan anggaran. Tentunya, agar setiap penggunaan anggaran bisa lebih cepat.
"Kalau pelayanan jadi lebih cepat untuk pencarian, kami mengharapkan proses pencairan lebih cepat dan implementasi di lapangan jadi lebih cepat," imbuhnya.
Sayangnya, sistem ini masih terfokus pada pemerintah pusat, seperti kementerian dan lembaga-lembaga petinggi negara. Menurutnya, lembaga-lembaga di pusat merupakan fokus manajemen keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Namun, dia mengaku akan terus melakukan koordinasi agar pemerintah daerah juga bisa menerapkan sistem ini.
"Nanti pelan-pelan kami mengharapkan pemerintah daerah bisa bergabung dengan sistem ini. Akan kita koordinasi terus. Tapi kita ke lembaga kementerian dulu supaya jadi familiar," tutur Marwanto.
Baca juga:
Kemenkeu akui sistem SPAN belum sentuh penyerapan anggaran daerah
Sisa dua bulan, Menkeu Bambang akui target pajak 2015 tak tercapai
Menkeu Bambang sebut belanja pemerintah tak capai 100 persen
Menteri ESDM optimistis serapan anggaran 2015 mencapai 65 persen