Kemenhub Ingin Penggunaan Kendaraan Pribadi di Ibu Kota Baru Dibatasi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyebutkan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memerintahkan jajarannya untuk bekerja sama melakukan kajian tentang transportasi umum di ibu kota baru.

2019-08-28 17:24:08

kementerian perhubungan

Salah satu strategi yang dilakukan untuk menyukseskan hal tersebut adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di ibu kota baru. Sehingga, transportasi umum akan menjadi urat nadi pergerakan masyarakat.

"Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) telah meminta para dirjen darat, laut, udara, kereta api, untuk membentuk kerjasama lakukan kajian, support transportasi massal. Mengharapkan budaya penggunaan kendaraan pribadi dihindari. Kalau nanti kantor-kantor kementerian satu jalur nanti angkutan umum akan jadi backbone, itu concernya di BRT (Bus Rapid Transit)," kata dia, di Jakarta, Rabu (28/8).

Dia menjelaskan hal tersebut akan sangat mungkin dan mudah diwujudkan sebab di ibu kota baru tersebut pembangunan akan dilakukan sesuai zonasi. "Saya kira ini lebih mudah karena dirancang dengan skema zonasi, zonasi perkantoran, zonasi pemukiman kemudian zonasi pendidikan. Jadi akan lebih mudah diatur," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mendorong pemakaian kendaraan listrik atau kendaraan dengan bahan bakar penggabungan (hybrid), baik sebagai angkutan pribadi ataupun massal di ibu kota baru.

"Ide yang sangat baik, saya pun menyarankan. Ini harus dimulai dari diri sendiri. Kementerian mobil barunya bisa hybrid, that's good," ujar dia di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (27/8).

Menurutnya, keberadaan kendaraan listrik di sana sejalan dengan misi pemerintah menghadirkan ibu kota baru sebagai sebuah smart city berbasis tenaga listrik.

(mdk/azz)